KRONIK TOTABUAN – Senin (24/5/2021), bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka membuka kegiatan temu kerja terkait kesepakatan teknis batas desa kelurahan yang diprakarsai Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
Sonny Warokka saat membacakan sambutan Bupati, Sam Sachrul Mamonto mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan urusan pemerintahan.
Baca Juga: Bacakan Sejarah Terbentuknya Kota Kotamobagu, Mekal Ungkap Harapannya
“Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Desa harus memiliki Batas wilayah yang harus diatur dan mempunyai kejelasan serta memiliki dasar hukum,” ungkap Sonny.
Ia juga mengatakan bahwa desa juga merupakan pemerintahan yang dekat sekali dengan masyarakat, karena dari desa itulah masyarakat mendapatkan informasi tentang program-program pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.
“Lewat kegiatan ini nantinya ada penataan dan pemetaan yang baik sesuai aspek yuridis karena hal ini merupakan salah satu unsur dasar pada pemerintahan desa,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kabag Tapem dan Otda, Ikhlas Pasambuna, Surveyor Pemetaan Madya Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Agus Makmuriyanto, para Camat dan Kepala Desa se-Boltim.(Retho)
