Menu

Mode Gelap

Berita Bolmong

Pemkab Tekan Konflik Sosial


15 Mar 2017 13:34 WITA


 foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta Perbesar

foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta

foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta
Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta

BOLMONG– Dalam rangka penanganan dinamika dan konflik sosial di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Penjabat Bupati, Adrianus Nixon Watung, mengikuti pembahasan melalui Rakornas (Rapat koordinasi nasional) di Kemendagri (Kementerian dalam negeri).

Rapat tersebut dipimpin  Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta.“Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah,” jelas Nixon.

Dikatakan, rakornas ini untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah. “Dengan adanya tim terpadu, mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat,” jelas Nixon.

Selain itu, kepala daerah harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertibang di wilayah. “Sangat penting keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah. Kepala daerah, kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja atau pun kepolisian. Harus dilakukan terpadu,” ujarnya.

Menurut Nixon, dengan adanya rakoornas ini pemerintah daerah segera menindaklajuti nota kesepakatan sampai pada penerapannya di daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo, mengatakan, melalui rakornas, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. “Sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik. Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupate/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” kata Soedarmo.

Mendagri Cahyo Kumolo, turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.

Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN), Gubernur Bupati/Walikota Se Indonesia. (ahr)

Komentari
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Mantan Bupati, Birokrat, Akademisi hingga Wartawan Senior, Berikut Daftar Staf Khusus Wali Kota Kotamobagu dan Tugasnya

17 Juli 2024 - 22:06 WITA

Dinas Kominfo Muba Ikut Sosialisasi SPBE

17 Juli 2024 - 21:49 WITA

Pemkot Kotamobagu Ikuti Evaluasi SAKIP Tahun 2024

17 Juli 2024 - 19:47 WITA

Inilah Lima Cemilan yang Bisa Turunkan Asam Urat, Harus Dicoba!

16 Juli 2024 - 10:24 WITA

Taman Hiasa Ramah Lingkungan Akan Dibangun DLH Muba, Cek Lokasi dan Desainnya

16 Juli 2024 - 10:00 WITA

Pj. Walikota, Asripan Nani Lantik Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu

15 Juli 2024 - 16:02 WITA

Trending di Berita Daerah