Menu

Mode Gelap

Berita Bolmong

Pemkab Tekan Konflik Sosial


15 Mar 2017 13:34 WITA


 foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta Perbesar

foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta

foto Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta
Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta

BOLMONG– Dalam rangka penanganan dinamika dan konflik sosial di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Penjabat Bupati, Adrianus Nixon Watung, mengikuti pembahasan melalui Rakornas (Rapat koordinasi nasional) di Kemendagri (Kementerian dalam negeri).

Rapat tersebut dipimpin  Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta.“Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah,” jelas Nixon.

Dikatakan, rakornas ini untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah. “Dengan adanya tim terpadu, mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat,” jelas Nixon.

Selain itu, kepala daerah harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertibang di wilayah. “Sangat penting keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah. Kepala daerah, kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja atau pun kepolisian. Harus dilakukan terpadu,” ujarnya.

Menurut Nixon, dengan adanya rakoornas ini pemerintah daerah segera menindaklajuti nota kesepakatan sampai pada penerapannya di daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo, mengatakan, melalui rakornas, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. “Sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik. Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupate/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” kata Soedarmo.

Mendagri Cahyo Kumolo, turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.

Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN), Gubernur Bupati/Walikota Se Indonesia. (ahr)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pemkot Kotamobagu Terima Penghargaan Implementasi RB Terbaik Semua Tema Tahun 2023

6 Desember 2023 - 18:12 WITA

Pj Bupati Bolaang Mongondow Lantik 22 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Lengkapnya

6 Desember 2023 - 14:06 WITA

Penghujung Tahun 2023, Limi Rolling Sejumlah Pejabat Eselon II

6 Desember 2023 - 12:10 WITA

Pencemaran Nama Baik, Donny Sumolang Cs Akhirnya Dituntut 1 Tahun Penjara

5 Desember 2023 - 23:31 WITA

Satpol-PP Tertibkan Pedagang di Pasar 23 Maret

5 Desember 2023 - 16:19 WITA

Dampingi Bupati Limi, Kaban Kesbangpol Hadiri Rakor Netralitas TNI, Polri dan ASN Bawaslu Sulut

5 Desember 2023 - 12:05 WITA

Trending di Berita Bolmong