Menu

Mode Gelap

Berita Daerah

Pemkot Tekankan Terus Proses Penagihan Retribusi PBB-P2


3 Agu 2023 09:02 WITA


 Pemkot Tekankan Terus Proses Penagihan Retribusi PBB-P2 Perbesar

KRONIK TOTABUAN – Masuk pertengahan Triwulan III tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 4 kecamatan, rata-rata masih dibawah 50 persen dari target.

Data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), hingga 2 Agustus 2023 tercatat realisasi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan 4 kecamatan baru menyentuh 26,39 persen atau Rp1.829.421.449 dari ketetapan pokok sebesar Rp6.932.209.850.

Penerimaan tertinggi PBB-P2 di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan persentase 39,90 persen atau Rp224.429.916 dari ketetapan pokok sebesar Rp562.442.731.

Berkaitan dengan hal ini, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan menegaskan kepada Lurah dan Sangadi untuk lebih memaksimalkan penagihan di masing-masing wilayah.

“Kemarin kami memimpin apel di tiap kecamatan yang dihadiri para lurah, sangadi dan seluruh perangkat. Dalam apel kami sampaikan untuk memacu penagihan PBB dan retribusi, karena saat ini sudah memasuki bulan Agustus, sehingga kegiatan yang bersumber dari PAD jangan sampai terhenti akibat belum masuknya penerimaan PAD dari sektor PBB dan retribusi,” ujar Nasli.

Ia pun menegaskan, bagi desa-desa yang belum memenuhi 25 persen realisasi penerimaan PBB-P2 dan retribusi sampah dari ketetapan pokok, maka belum bisa mencairkan Anggaran Dana Desa atau ADD tahap II.

Baca Juga :  Disdik Kotamobagu Dorong Peningkatan Kapasitas Pemgelolaan Perpustakaan

“Bagi desa yang capaiannya dibawah 25 persen, maka konsekuensinya belum bisa mencairkan ADD tahap II. Begitu pun untuk kelurahan juga kami tekankan agar memaksimalkan penagihan,” ujarnya.

Masih menurut Nasli, evaluasi capaian PBB-P2 dan retribusi tersebut masih akan dilanjutkan. Dimana, setelah tingkatan kecamatan pihaknya akan secara rinci melakukan evaluasi di tiap desa dan kelurahan.

“Untuk evaluasi tahap dua, kami bersama BPKD, DLH, Dishub, Bagian Pemerintahan akan turun kembali ke 33 desa dan kelurahan. Hal ini menjadi atensi, sehingga kami akan terus turun ke wilayah guna mendorong realisasi penerimaan PBB-P2 dan retribusi sampah karena sangat berpengaruh pada kegiatan yang dibiayai PAD,” tandasnya.

“Kami juga menekankan, untuk maksimalnya penagihan PBB-P2 dan retribusi sampah, maka harus dilakukan secara kolaborasi mulai dari camat, lurah/sangadi hingga ke tingkatan perangkat,” sambungnya lagi.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Perayaan Cap Go Meh di Kotamobagu Sabtu Nanti Bakal Tampilkan Tang Sin dan Barongsai

22 Februari 2024 - 17:33 WITA

Maksimalkan Pelayanan KTP Digital, Disdukcapil Kotamobagu Bakal Jemput Bola

21 Februari 2024 - 21:39 WITA

Perayaan Cap Go Meh di Kotamobagu Bakal Digelar Meriah Akhir Pekan Ini

21 Februari 2024 - 17:25 WITA

Harga Beras Naik! Pemkot Kotamobagu Bakal Gelar Operasi Pasar Murah

20 Februari 2024 - 21:40 WITA

Pelaku Curanmor Diringkus Reskrim Polsek Sekayu

20 Februari 2024 - 07:37 WITA

Walikota Kotamobagu bersama Empat Kepala Daerah se- BMR Teken MoU dengn BPKP Sulut

19 Februari 2024 - 21:27 WITA

Trending di Berita Daerah