BOLMONG– Pendapatan 30 anggota DPRD Bolmong akan naik saat APBD Perubahan 2017 nanti ditetapkan dan mulai dijalankan. Itu tak lepas dari ditetapkan Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD belum lama ini. Perda tersebut tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Kabag Risalah dan Persidangan Kantor Sekertariat DPRD Bolmong Jenly Mongilong saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, belum mengetahui pasti berapa besaran angka untuk tunjangan perumahan dan tansportasi.
“DPRD Bolmong masih akan melakukan konsultasi ke provinsi. Pagu tidak boleh melebihi DPRD provinsi,” jelas Jenly, Selasa (5/9).
Data diperoleh Kronik Totabuan, rincian pendaparan anggota DPRD Bolmong saat ini terdiri dari uang representasi Rp1.575.000, tunjangan keluarga Rp220.000, tunjangan beras Rp226.240, uang paket Rp157.500, tunjangan jabatan Rp2.283.750, tunjangan komisi Rp91.350, tunjangan banmus Rp91.350, tunjangan banggar Rp91.350, tunjangan badan kehormatan Rp91.350, tunjangan badan legislasi Rp228.375.
“Ditambah tunjangan perumahan Rp9.500.000, komunikasi intensif Rp4.200.000. Total keseluruhan gaji dan tunjangan anggota DPRD Bolmong mencapai Rp18.574.000 per bulan. Angka ini sebelum terbit PP Nomor 18 tahun 2017. Sehingga, jika kenaikannya mencapai 50%, maka bisa jadi pendapatan setiap anggota DPRD di angka Rp36 juta,” katanya.
Salah satu anggota DPRD Bolmong yang diwawancarai menyatakan, berdasarkan perhitungan sementara, mereka optimis pendapatan anggota DPRD Bolmong bisa Rp40 juta per bulan.
“Tapi kita tunggu penyesuaian dengan DPRD provinsi,” kata anggota DPRD yang menolak namanya ditulis. (ahr/rab)
