JAKARTA — Dunia usaha meminta penurunan suku bunga kredit usaha riil segera dilakukan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan semakin cepat penurunan suku bunga kredit maka akan semakin baik. Hal itu dikarenakan sudah banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan karena likuiditasnya tidak mencukupi lagi.
Dengan penurunan suku bunga pinjaman usaha riil, setidaknya pelaku usaha bisa menurunkan biaya pinjaman dan menjaga ketersediaan cashflow untuk tetap mempertahankan usaha tanpa terjadi gagal bayar.
Perusahan juga akan lebih berani untuk mengambil pinjaman baru guna mencukupi kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan usahanya.
“Kami harap pemerintah, khusunya OJK, memonitor agar stimulus kebijakan yang dikeluarkan betul-betul menciptakan penurunan suku bunga pinjaman riil di sektor perbankan kepada perusahaan, tanpa menyebabkan krisis di sektor jasa finansial,” katanya, Kamis (9/4/2020).
Shinta mengemukakan pengusaha sudah tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan produktifitas manufaktur selama pandemi belum ditangani.
Hal itu akibat masalah terbesar dari produktifitas sektor manufaktur nasional saat ini adalah perubahan perilaku dan permintaan pasar yang sangat drastis karena wabah.
“Pabrik apa pun juga tidak bisa diharapkan melakukan produksi kalau pasarnya tidak ada atau tidak mampu menyerap produk yang dihasilkan. Oleh karena itu faktor terpenting untuk menjaga kinerja sektor manufaktur nasional saat ini adalah pengendalian wabah secepatnya agar pasar kembali normal,” ujar Shinta.
Adapun pada sejumlah sektor usaha yang masih bisa melakukan kegiatan produksi sepanjang wabah, maka masyarakat atau pemerintah perlu memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka tetap berproduksi.
Dukungan itu berupa menjaga kelancaran pasokan produksi, khususnya kelancaran dari sisi logistik dan pengadaan pasokan bahan baku dan bahan penolong produksi.
Menurut Shinta itu bisa dilakukan dengan simplifikasi atau meminimalisir lartas impor, mempercepat atau mengsimplifikasi kontrol dan inspeksi impor, melepaskan kebijakan karantina total di berbagai daerah yang menganggu kelancaran logistik barang, dan lainnya.
Selanjutnya, menjaga kelancaran cashflow perusahaan untuk terus berproduksi. Ini bisa dilakukan dengan mempercepat pelaksanaan stimulus fiskal dan kredit bagi sektor manufaktur, menunda kewajiban pembayaran THR sesuai kemampuan finansial perusahaan. (*)
