Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menempatkan Pemkot Kotamobagu di peringkat kedua dalam penilaian standar pelayanan publik se-Sulut tahun 2017.
Hasil penilaian diserahkan Kepala Ombudsman Prov Sulut, Helda Tirajoh, kepada Walikota Tatong Bara, Rabu (17/1/2018), di aula Rumah Dinas Walikota. Penyerahan hasil penilaian ini disaksikan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurut Hilda, berdasarkano bservasi yang dilakukan oleh tim Ombudsman Sulut, Pemkot Kotamobagu berhasil meningkatkan pelayanan publik dengan nilai rata-rata 70,20 dan berada dalam tingkat kepatuhan sedang atau zona kepatuhan kuning.
“Kami sangat mengapresiasi Pemkot Kotamobagu, karena pelayanan publik tahun 2017 jauh lebih baik dar itahun 2016. Pencapaian ini secara langsung menempatkan Kotamobagu sebagai daerah kedua tertinggi di Sulut dalam hal penerapan standar pelayanan publik. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa,” jelas Hilda.
Hilda menambahkan, dari penilaian tersebut ada tiga SKPD di Pemkot Kotamobagu, yang menyumbang nilai tertinggi dan sangat bagus pelayanan publiknya, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” bebernya.
Sementara itu, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kinerja tim Ombudsman Sulut yang telah melakukan penilaian standar pelayanan publik di PemkotKotamobagu.
“Dari hasil ini saya menginstruksikan seluruh OPD Pemkot Kotamobagu, untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hasil ini merupakan kerja keras dari kita semua dan wajib bagi kita untuk terus mempertahankan prestasi ini,” jelasWalikota. (adv)
