DPRD Bolsel Tetapkan Propemperda 2027, APBD 2027 Bahas Gaji ASN hingga Infrastruktur
BOLSEL, Kroniktotabuan.com – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bolsel tersebut dihadiri langsung Bupati Bolsel, Dr. (Cand.) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas penetapan Propemperda Tahun 2027. Menurutnya, Propemperda merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembentukan produk hukum daerah agar lebih terarah, terpadu, dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menerima enam rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan DPRD untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Selain itu, Bupati juga mengajukan empat Raperda usulan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Keempatnya meliputi Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati menegaskan, seluruh usulan tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Prioritaskan Belanja Wajib dan Pelayanan Publik
Dalam pembahasan APBD 2027, Bupati memaparkan sejumlah komitmen pemerintah daerah terkait pemenuhan belanja wajib dan kebutuhan pelayanan publik.
Di antaranya penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran untuk dokter spesialis.
Pemerintah daerah juga tetap memprioritaskan anggaran jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, hingga penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
Berbagai kebutuhan tersebut, kata Bupati, merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor infrastruktur pemerintahan, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian sejumlah rencana pembangunan sebagai langkah efisiensi anggaran.
Beberapa di antaranya pembangunan gedung Dinas Sosial yang dibatasi menjadi satu lantai, pemanfaatan lantai tiga Kantor Bupati untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi, serta rencana pengalihan fungsi lapangan futsal menjadi aula setelah dilakukan perbaikan.
Bolsel Dapat Dukungan Anggaran Hampir Rp100 Miliar
Pada kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan di Kabupaten Bolsel.
Di tengah kondisi fiskal nasional yang penuh tantangan, Bolsel memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar untuk sejumlah program prioritas pembangunan.
Salah satu dukungan tersebut berupa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan menjadi Rp38 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi 53 sekolah.
Selain itu, dukungan anggaran juga mencakup pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah merencanakan alokasi penyertaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setiap usaha diperkirakan akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga mengingatkan seluruh sangadi agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa. Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
Karena itu, pemerintah desa diminta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup sambutannya, Bupati berharap pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan melalui koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia berharap seluruh program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, anggota DPRD, para asisten Setda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta sangadi se-Kabupaten Bolsel. (Infotorial)
