BOLMONG – Meski Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, telah memberikan batas waktu penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti Rugi) yang tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pengelolaan keuangan tahun 2016, hanya sampai Idul Fitri, namun progresnya baru mencapai 40 persen.
Kepala Inspektorat Daerah, Abdul Latif kepada wartawan mengatakan, TGR secara keseluruhan yakni Rp1 miliar. “Sudah 40 persen, masih ada 60 persen yang kita kejar ke pihak ketiga,” kata Latif.
Dia juga mengaku akan mengumumkam ke media masa para penunggak TGR jika ada perintah dari Bupati dan Wakil “Kalau ada perintah saya akan laksanakan,” jelasnya.
Menurut Latif, pihaknya selaku Kepala Inspektorat, berada pada posisi dilematis jika akan bersikap. “Kalau kami rekomendasikan ke proses hukum, nanti dibilang inspektorat tidak memberikan kelonggaran waktu penyelesian, tapi kalau kami hanya diamkan, akan ada anggapan inspektorat lindungi penunggak TGR. Jadi posisi kami dilematis juga dalam hal ini,” ujarnya.
Selain itu, pekan depan dilaksanakan sidang MPTGR (Majelis Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi) Pemkab Bolmong kepada pihak ketiga. “Jika tidak memenuhi undangan pada sidang MPTGR maka kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” kata Latif. (ahr)
