BOLMONG – Kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bolaang Mongondow dari sisi pengawasan, dinilai mengalami kemunduran.
Hal ini dikatakan Ketua KPMIBM (Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow) Febri Bambuena. “Fungsi pengawasan Dekab terkesan tak jalan. Ini dibuktikan dengan tak adanya sikap yang diambil ketika proses pelaksanaan pembangunan di Bolmong berjalan lambat,” kata Febri.
Dia juga mengkritisi kebiasaan “Jalan-jalan” yang tiap bukan dilaksanakan. “Setiap bulan pasti ada jadwal dekab keluar daerah, entah itu dalam bentuk kunjungan kerja, bimbingan tekhnis dan konsultasi. Pasti menghabiskan ratusan juta untuk biaya penerbangan para wakil rakyat ini setiap bulan,” ujar Febri.
Selain itu, dia juga menyayangkan belum adanya penyelesaian Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiatif Dekab tentang PPMHA (Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat). “Setahu saya Ranperda ini sejak tahun 2014, tapi tak ada tanda tanda akan diselesaikan oleh Dekab,” kata Febri.
Febri berharap, kebiasaan dekab mengabiskan biaya perjalanan dinas setiap bulan, dapat sejalan dengan hasil yang dibawa ke Bolmong. “Setiap tahun miliaran anggaran yang ditata untuk perjalanan dinas DPRD. Tapi tak ada hasil yang di bawa ke daerah. Jangan sampai terkesan hanya melakukan pemborosan anggaran karena tak ada manfaat yang dipersembahkan kepada rakyat dari hasil perjalanan dinas,” tandas Febri. (ahr).
