BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai menggelar Muasyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Desa Otam Barat, Kecamatan Passi Barat, Kamis (30/1/2020).
Musrenbang dengan tema ‘Penetapan konstribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian regional dan pemerataan masyarakat’ ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang.
Camat Passi Barat Marief Mokodompit mengatakan, pihaknya telah melaksanakan arahan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmong ke masing-masing desa terkait penyesuaian RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022.
“Penyampaian menyangkut 5 skala prioritas dari masing-masing usulan desa telah sesuai. Pra musrenbang kecamatan pun telah selesai dilaksanakan, di mana kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan sangadi, Sekdes dan operator guna penyesuaian usulan dan klasifikasi dari masing-masing usulan yang ada. Sehingga hari ini sudah bisa dilaksanakan dalam rangkaian penginputan sesuai dengan usulan desa yang nantinya akan diajukan di kecamatan dan di tingkat kabupaten,” ucap Marief.
Sementara itu, Sekda Tahlis Gallang saat sambutanya mengungkapkan, Musrenbang merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi karena diikuti setiap tahun. Sekda mengakui, dalam 3 tahun terakhir gairah masyarakat mengikuti Musrenbang sangat signifikan.
“Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat ikut Musrenbang bukan hanya formalitas lagi melainkan mengakomodir dan menganalisis, itu kelihatan 3 tahun terakhir setiap pelaksanaan selalu full dan hampir semua masyarakat hadir,” ungkap Tahlis.
Untuk Musrenbang tahun 2020 yang penganggaranya ada pada tahun 2021, kata Tahlis, ada beberapa perubahan yang sangat mendasar. Perubahan tersebut yaitu daftar tunggu tahun 2018 maupun tahun 2019 tidak bisa lagi digunakan untuk penganggaran di tahun 2021.
“Batas terakhir penganggaran tahun 2020, kenapa? Karena, terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pasca Presiden dilantik, Indonesia punya RPJMN yang baru. Nag dengan adanya itu maka secara otomatis seluruh Kabupaten/Kota juga harus menyesuaikan RPJMD- nya dalam arti direvisi,” kata Tahlis menjelaskan.
Tak hanya itu, lanjut Tahlis, target indikator juga turut ada perubahan. Akan tetapi tidak merubah secara keseluruhan, dimana perubahanya hanya menyentuh angka 80 hingga 90 persen.
“Akibat dari perubahan RPJMD itu, ada perubahan beberapa nomenklatur kegiatan. Ini yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan daftar tunggu di 2018, 2019, dan 2020. Walaupun substansi yang dituju sama, tetapi pasti judul kegiatanya berbeda. Kalau dari sistem e-Planning kalau judul kegiatan berbeda, aplikasi e-Budgeting tidak bisa menarik itu ke penganggaran,” jelas Tahlis.
Ia menyatakan, RPJMD tahun 2021 dan 2022 sisa masa periode sesuai dengan RPJMN terbaru harus lebih terfokus dan to the poin.
“Dengan begitu tidak dimungkinkan ada penumpang gelap, kalau judulnya umum pasti ada kemungkinan penumpang gelap karena tidak terfokus dan jelas tapi, di tahun 2021 itu lebih to the poin, 2 persyaratan yang tidak boleh hilang dalam nomenklatur kegiatan yaitu substansi dan lokasi, kalau 2 persyaratan ini clear, kegiatan itu tidak pernah akan terjadi tumpang tindih,” tambah Tahlis.
Di akhir sambutanya ia pun berharap agar seluruh masyarakat serta perangkat dari setiap Desa yang hadir bisa bermusyawarah dengan sebaik-baiknya dengan mengusulkan 5 usulan skala prioritas dari setiap masing-masing Desa.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemkab Bolmong, para Sangadi dan Sekdes dari 13 Desa, serta masyarakat Kecamatan Passi Barat. (adv)
