BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) optimis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 mendapay opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang, saat ini Pemkab terus berbenah di bidang pengelolaan keuangan guna meraih opini tersebut. Sebelumnya, pada pengelolaan anggaran tahun 2015 hingga 2016 Pemkab Bolmong mendapat predikat disclaimer.
“Harus ada peningkatan dari disclaimer dan kita mesti jadikan sebagai pengalaman untuk memperbaki status ini. Semoga hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah sesuai standar,” ujar Tahlis, Selasa (3/4/2018).
Ia menjelaskan, seluruh elemen masyarakat hingga pihak pemerintah tidak menginginkan Bolmong mendapat predikat disclaimer.
“Pada pemeriksaan BPK tahun ini kita berupaya siang dan malam untuk kepentingan ini agar tidak disclaimer lagi,” harapnya.
Pemkab Bolmong terus berupaya menggenjot satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar kooperatif dalam pemeriksaan BPK RI.
“Jika SKPD tidak kooperatif menyerahkan data yang dibutuhkan BKPK selama pemeriksaan, Bolmong bisa dapat opini disclaimer lagi seperti tahun lalu. Dengan diserahkannya LKPD tahun anggaran 2017 ke BPK RI perwakilan Sulut kemarin oleh bupati, maka pemkab siap untuk diaudit,” ujarnya. (rza)
