Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019.
Sosialisasi digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Swisbel-Harbourbay, Batam, Rabu (23/1/2019).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan sosialisasi ini mengundang kepala daerah se Indonesia terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang penerimaan P3K.
“Hasil dari sosialisasi ini agar pada penerimaan P3K nanti ada pemahaman yang sama tentang PP ini. Terutama kesiapan daerah dalam rencana pengadaan P3K,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, yang turut mendampingi walikota.
Sementara itu Walikota Tatong Bara mengatakan, dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam melakukan perekrutan tenaga P3K Tahap I.
“Tahap I meliput tenaga honorer eks kategori I dan kategori II khusus untuk guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian,” ujar Tatong.
Penerimaan P3K direncanakan Februari mendatang. Pemerintah Daerah saat itu akan mengusulkan kebutuhan formasinya.
“P3K harus memiliki profesi yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan. Harus sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon P3K dalam rekrutmen nanti. Akan kita usulkan yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah,” pungkasnya. (adv)
