KOTAMOBAGU– Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) rupanya menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kotamobagu soal keterlibatan Kabag Tata Pemerintahan Anas Tungkagi, yang diduga mengarahkan ASN dan perangkat kelurahan/desa agar mendukung bakal calon walikota tertentu.
Terbukti, Senin (29/1/2018) kemarin, Panwaslu menerima surat dari KASN yang menyebutkan soal penjatuhan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun terhadap Anas Tungkagi.
Komisioner Panwaslu Kotamobagu Amaludin Bahansubu mengatakan, surat penjatuhan sanksi terhadap Anas tersebut membuktikan bahwa bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik ASN.
“Perbuatan yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik ASN dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,” jelas Bahansubu, Selasa (30/1/2018), di kantornya.
Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran ini menambahkan, surat KASN ditujukan kepada Walikota Kotamobagu sebagai pejabat pembina kepegawaian.
“Dalam surat KASN tersebut dijelaskan bahwa 14 hari setelah surat diterima sudah harus ditindaklanjuti. Jika tidak maka pejabat Pembina kepegawaian yang akan dijatuhkan sanksi,” tegasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Kabag Tapem Pemkot Kotamobagu Anas Tungkagi belum berhasil dimintai tanggapannya soal sanksi dari KASN tersebut.
Diketahui pada 4 Desember 2017 lalu, Anas memimpin apel di kantor Kecamatan Kotamobagu Selatan. Di situ dia mengarahkan ASN, perangkat kelurahan/desa untuk mendukung bakal calon tertentu di Pilwako 2018. (vdm)
