BOLMONG- BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) baru- baru ini memberi opini disclaimer kepada Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2018.
Meski opini tersebut menjadi menjadi pukulan telak, tetapi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan segera memperbaiki catatan-catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sulut.
Pada sambutan di apel kerja perdana, Senin (10/6/2019), di kantor bupati, Yasti kembali menegaskan agar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera bertugas menuntaskan persoalan aset di SKPD masing-masing.
Yasti menekankan, sebagai pengguna barang, kepala SKPD harus segera menginventarisasi secara menyeluruh aset yang ada di instansinya masing-masing.
“Baik yang tercatat di kartu inventaris barang maupun yang dikuasai dan digunakan oleh perangkat daerah, baik yang diperoleh dari hibah ataupun sumbangan pihak lain,” kata Yasti.
Yasti memberi waktu paling lambat tiga bulan ke depan persoalan aset ini tuntas.
Tak sampai di situ, kepala SKPD yang tidak mampu menuntaskan masalah aset, Yasti berjanji akan mengevaluasi.
“Saya minta permasalahan ini diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka saya akan mengevaluasi kinerja dari masing-masing kepala SKPD,” katanya tegas.
Selain aset, Yasti juga meminta ASN yang terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR), supaya segera menyelesaiaknnya.
“Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Sulut. Kepada Inspektur Daerah, saya minta segera menyampaikan surat kepada para ASN dan mantan ASN yang masih tersangkut dengan TGR,” pungkasnya. (len/zha)
