KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sejak pekan lalu sudah menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu.
Sekira 5.400 warga yang tidak masuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan bantuan.
Pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Namun, Pemkot Kotamobagu kini sedang kelimpungan untuk mengalokasikan lagi dana untuk persiapan penyaluran bantuan di bulan berikut.
Pasalnya, bantuan sembako yang sudah dibagikan tersebut, hanya untuk kebutuhan 17-18 hari. Artinya tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan.
Sementara, sesuai instruksi pemerintah pusat untuk anggaran jaring pengaman sosial, paling kurang dialokasikan kebutuhan anggaran sampai 3 bulan mendatang untuk bantuan pangan kepada warga.
Informasi dari sumber resmi Kronik Totabuan, Walikota Kotamobagu sampai bingung harus menggeser kegiatan mana lagi untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
“Siang ini akan rapat lagi antara walikota dan semua SKPD di rumah dinas membahas kegiatan anggaran yang akan digeser lagi untuk penanganan Covid-19. Terutama itu soal anggaran untuk bantuan kepada masyarakat,” ungkap sumber, Senin (20/4/2020).
Jika pandemi Covid-19 masih berlangsung lama, Walikota Tatong Bara harus bersedia menggeser beberapa kegiatan fisik, termasuk kegiatan yang melekat kepada dirinya untuk penanganan dampak ini. Seperti perjalanan dinas, makan minum di rumah dinas, serta beberapa kegiatan pengadaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, pekan lalu membenarkan bahwa persediaan 135 ton cadangan beras pemerintah mampu memenuhi kebutuhan selama 17 hari.
“Jika Covid-19 ini masih berlangsung lama, cadangan beras kita tidak akan cukup. Sudah tentu harus ada penambahan stok lagi. Dan harus ada pergeseran anggaran lagi,” kata Sande. (nza)
