BOLMONG- Melalui Video Conference (Vidcon) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, bersama seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah mengikuti entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwqkilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (15/9/2020), bertempat di D’Talaga Resto.
Kegiatan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan aset tetap daerah tahun anggaran 2019 dan semester 1 tahun anggaran 2020.
Bupati Yasti dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Bolmong telah menetapkan pejabat pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang dan pengguna pada masing-masing OPD.
Itu ditetapkan dengan adanya Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 57 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan Kemampuan dan kompetensi Aparatur dan Nilai Aset yang dikelolah oleh Perangkat Daerah.
“Pemkab telah melaksanakan sosialisasi penatausahaan barang milik daerah dan barang persediaan sesuai kebijakan akuntansi Pemkab Bolmong pada seluruh pengurus barang pengguna dan pejabat terkait serta sudah melakukan pendampingan pelaksanaan Inventarisasi pada masing-masing OPD sampai pada Sub Unit Pengguna Barang (Sekolah dan Puskesmas) yang dilakukan sejak pertengahan bulan Juli tahun 2020 lalu oleh Bidang Pengelolaan Barang Daerah” kata Yasti.
Tambah Yasti, hasil inventarisasi oleh masing-masing OPD selanjutnya akan di validasi oleh Bidang Pengelolaan Barang Daerah sebagai dasar pemutakhiran/penatausahaan data aset tetap.
“Sejak pertengahan Agustus, Pemkab telah melakukn penginputan kembalii atas aset tetap per 31 Desember 2019 melalui Aplikasi SIMDA BMD oleh masing-masing Pengurus Barang Pengguna dengan pendampingan dari Bidang Pengelolaan Barang Daerah,” imbuhnya.
Dalam vidcon tersebut Yasti membeber hingga saat ini OPD yang telah selesai malaksanakan Penginputan Data Aset Tetap pada SIMDA BMD sebanyak 25 Perangkat Daerah dari 48 Perangkat Daerah yang ada.
Sementara, Ketua BPK Sulut, diwakilli oleh Nurendro menyebutkan, pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan selama 25 hari terhitung mulai 14 September sampai dengan 8 Oktober 2020.
“Selain itu, pemeriksaan juga meliputi sistem pengendalian intern, serta peraturan yang mengatur tentang masalah aset. Lebih lanjut hasil pemeriksaan pendahuluan ini akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan terinci. sedangkb metode pemeriksaan pendahuluan ini akan memanfaatkan teknologi informasi, mengingat masih adanya pandemi Covid 19,” tandasnya. (len)
