BOLMONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus gencar melakukan terobosan dalam rangka penurunan stunting.
Diperlukan penguatan melalui lintas sektor dalam percepatan penanggulangan stunting melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Di Kabupaten Bolmong sendiri, dua kecamatan yaitu Dumoga Barat dan Lolayan menjadi fokus dalam penangggulangan stunting.
Baca Juga: LKPJ dan LPPD Pemkab Bolmong Mulai Disusun
Banyak terdapat kasus kondisi kerdil pada bayi ditemukan di dua kecamatan itu. Untuk menekan jumlah kasus yang terjadi, Pemkab Bolmonh sudah menyiapkan strategi sebagai intervensi penurunan dan pencegahan.
“Harapannya dapat dirumuskan strategi yang tepat sedini mungkin untuk menekan kasus stunting di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmong Yarlis Awaludin Hatam, Selasa (8/2/2021).
Kasus stunting atau biasa disebut kerdil pada balita adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan terhadap balita dari janin hingga anak berusia 23 bulan.
Kondisi gagal tumbuh balita disebabkan karena asupan kurang gizi dan adanya infeksi berulang yang dipengaruhi pola asuh.
Data yang ada, jumlah kasus stunting di Bolmong berjumlah 173 kasus yang tersebar di 19 desa. Seperti Desa Totabuan Kecamatan Lolak dengan jumlah kasus 13, Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan 19, Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat 11, Desa Kopandakan 2 Kecamatan Lolayan 15 kasus, Desa Bakan 14 kasus. Yang paling menonjol yakni di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan yakni 31 kasus.
Baca Juga: BKPP Kotamobagu Gelar Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Berdasarkan analisa situasi penentuan lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan. Penentuan jenis intervensi yang memerlukan prioritas penanganan, identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menyasar Rumah Tangga 1000 HPK dan rekomendasi yang dihasilkan.
Strategi lain kata Yarlis yakni kewenangan desa dalam mendukung integrasi intervensi penurunan stunting dengan pengalokasian penggunaan APBDes terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung penurunan stunting. Selain itu menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk memfasilitasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa.
“Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDesa sangat dibutuhkan. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa, koordinasi pemerintah desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program. Selain itu peran kelembagaan masyarakat seperti Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya sanat dibutuhkan,” ucapnya.
Saat ini Bappeda Bolmong lanjut Yarlis, tuntas melaksanakan fokus disccution grup (FGD) di empat kecamatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kabupate Kota Sehat (KKS). Rencananya pekan depan dilanjutkan dengan FGD Konvergensi penurunan stunting untuk dua kecamatan. Untuk empat kecamatan yang disebutkan yakni Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Lolak dan Kecamatan Bolaang Timur. Sementara dua kecamatan untuk konvergensi penurunan stunting meliputi Kecamatan Dumoga Barat dan Kecamatan Lolayan. (*/ian)
