BOLMONG– Pengelolaan dan penyaluran dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp1,8 miliar di Bolmong diduga bermasalah. Banyak laporan masuk ke DPRD. Karena itu Komisi III mengagendakan menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Bolmong terkait dengan permaslahan ini.
Anggota Komisi III DPRD Bolmong Toni Tumbelaka mengatakan, pihaknya akan menelusuri dan mengungkap permasalahan penyaluran dana PAUD tersebut.
“Kami tidak mau ada permainan dalam pengelolaan dana PAUD sehingga ini perlu diungkap pada hearing nanti,” kata Toni, Sabtu (16/9).
Dinas Pendidikan Bolmong juga diduga mengintervensi pengelola PAUD agar mengambil barang kepada distributor tertentu. Sehingga yang akan ditelesuri bukan hanya soal penyaluran dana tetapi juga soal intervensi itu.
Toni berharap Kepala Dinas Pendidikan Djafar Paputungan dapat terbuka saat hearing dilaksanakan nanti. “Jangan ada permainan terkait dana PAUD ini. Jika terbukti saat hearing, maka kami tidak segan merekomendasikan ke proses hukum,” tegasnya.
Persoalan lain yang akan ditelusuri di hearin, kata Toni, soal PAUD yang tidak aktif lagi tetapi diberikan bantuan. “Termsuk juga anggaran untuk PAUD yang diduga kuat tidak ditata di APBD 2017 dan sudah mereka cairkan pada Juli lalu,” pungkasnya. (ahr/rab)
