BOLMONG– Hingga batas waktu 30 November 2017 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling tetap tidak menandatangani dokumen persetujuan dan berita acara APBD 2018.
Welty juga enggan menandatangani dokumen pernyataan berisi alasan tidak bersedia menandatangani dokumen APBD 2018 yang disodorkan Sekretariat DPRD. Hal ini menimbulkan banyak duga-duga.
Bahkan sejumlah anggota DPRD Bolmong saat konfrensi pers, Kamis (30/11/2017) kemarin mengatakan, diduga kepentingan personal yang tidak terakomodir dalam APBD 2018 melatari ketua DPRD tidak menandatangani dokumen APBD.
“Saat paripurna APBD 2018, fraksi PDIP menyatakan menerima. Kemudian saat itu ketua DPRD berada di kantor tapi karena alasan belum ganti baju, secara lisan dia mendelegasikan pimpinan lainnya untuk memimpin paripurna. Jadi sebenarnya tidak ada yang inprosedural. Yang ada adalah kepentingan pribadi oknum per oknum yang tidak terakomodir, lalu mengorbankan kepentingan lebih luas,” kata Anggota DPRD Mohammad Syahrudin Mokoagow, Masri Masenge dan Yusra Alhabsyie.
“Bahkan kuat dugaan penyebab utamanya karena keinginan ketua agar dianggarkan pengadaan mobil dinas baru tidak dipenuhi eksekutif. Jadi ini bukan masalah lembaga, ini masalah oknum,” kata ketiga politisi tersebut.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling hingga saat ini belum berhasil dimintai konfirmasi soal sikapnya yang menolak menandatangani dokumen APBD 2018.
Sementara itu Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan, permintaan Ketua DPRD Bolmong untuk pengadaan mobil dinas baru tidak dapat disetujui eksekutif karena pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD tidak ada dalam rencana kerja (renja) Sekretariat DPRD Tahun 2018.
“Berdasarkan renstra setwan 2017-2022, kendaraan roda empat nanti akan dianggarkan pada tahun 2019 kepada pimpina DPRD yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019. Kalau tahun depan tidak ada,” ujar Tahlis. (ahr)
