KRONIK TOTABUAN – Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari TNI/Polri melakukan penertiban Penambang Tanpa Izin (PETI) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BDL.
Penertiban tersebut berdasarkan laporan pihak perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen dan legalitas perijinan, disertai juga dengan permohonan dari pemerintah desa lingkar tambang, diantaranya Desa Mopait, Desa Kanaan dan Desa Toruakat.
Isi permohonan dari pemerintah desa tersebut menyebutkan bahwa, selaku pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya sangat berharap perusahaan bisa segera beroperasi secara normal tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.
Selain itu, saat ini pihak perusahaan mengalami kendala terkait perekrutan karyawan yang ada di lingkar tambang, karena masih adanya oknum masyarakat yang melakukan aktivitas PETI diwilayah IUP Perusahaan.
“Ya berdasarkan laporan tersebut, Polres Bolmong melakukan penertiban dengan menurunkan sejumlah personil dibantu dari TNI menuju ke lokasi PETI di wilayah IUP PT BDL,” ujar Kapolres Bolmong, AKBP Arianto Salkery, SH., MH melalui Kabag Ops Kompol Suharno, Jumat (01/12/2023).
Menurutnya, penertiban berjalan lancar dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif.
“Jadi sesampainya di lokasi, para pelaku PETI kita berikan imbauan serta pembinaan. Dilokasi juga kita menemukan ada beberapa barang tajam dan langsung kita sita dan amankan,” ungkapnya.
Adapun barang serta perlengkapan lain dari para penambang di angkut dengan menggunakan kendaraan perusahaan dan diantar ke pemerintah desa serta dikembalikan ke pemiliknya.
Lanjutnya, terkait aksi blokade jalan AKD oleh sekelompok masyarakat Toruakat, Polres Bolmong dibantu oleh TNI langsung melakukan pengamanan, guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.
Sementara itu, salah satu warga desa Toruakat menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI yang sudah bergerak cepat melakukan pengamanan dan membubarkan sekelompok warga yang melakukan penutupan jalan AKD.
Begitu juga dengan pengguna jalan yang merasa terganggu dengan aksi blokade jalan tersebut. Seperti para ekspedisi-ekspedisi yang sedang bekerja mengantar kiriman barang dan warga-warga yang memiliki kesibukan urgent lainnya.
“Penutupan jalan ini sangat mengganggu kami sebagai pengguna jalan, karena jalan AKD ini merupakan satu-satunya akses menuju ke Kotamobagu maupun ke dataran Dumoga,” keluh salah satu pengguna jalan yang enggan dipublish namanya. (*Rto)
