JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan kembali melakukan penempatan dana ke perbankan. Setelah menempatkan dana Rp30 triliun di Bank Himbara, kali ini pemerintah menempatkan dana sebesar Rp11,5 triliun di 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dia merinci penempatan dana yang diberikan kepada BPD sekitar Rp20 triliun tahap pertama akan diterima oleh 7 BPD. Sementara itu, sebanyak 5 BPD sudah tandatangan sementara 2 lainnya masih dalam tahap evaluasi.
“Kita melakukan penempatan dana di mana pertama pada Bank Himbara Rp30 triliun dan Rp20 Triliun untuk BPD. Hari ini yang tanda tangan Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo total seluruh untuk anggaran BPD sekitar Rp11,5 triliun,” kata Sri Mulyani melalui youtube Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7).
Dia merinci masing-masing BPD nantinya akan menerima Jawa Barat sebesar Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp2 triliun, Jawa Tengah Rp2 triliun, Jawa Timur Rp2 triliun, Sulawesi Utara dan Gorontalo masing-masing Rp 1 Triliun. Sementara BPD Bali dan Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi dengan penempatan dana Rp1 triliun.
“Ini sudah siap untuk disalurkan tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah. Tidak ada persyaratan apa-apa kecuali harus menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor produktif,” imbuhnya.
Berbeda dengan Bank Himbara, BPD diwajibkan untuk melakukan laverage atau pengembalian dana sebesar 2 kali lipat. “Minta leverage nya 2 kali jadi kalau DKI Rp2 triliun kita harap bisa menyalurkan kredit Rp4 triliun atau bahkan seperti Himbara bisa 3 kali lipat. Dengan suku bunga yang lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” katanya.
BPD diharuskan menyalurkan dana tersebut untuk UMKM atau sektor usaha yang benar-benar membutuhkan untuk pemulihan ekonomi. “Yang tidak boleh hanya 2 yaitu membeli SBN dan tidak boleh membeli valas. Jadi itu uang harus bekerja untuk mendorong ekonomi kita,” jelasnya.
Sri Mulyani meminta gubernur turut mengawasi penempatan dana di BPD. Sehingga dana tersebut benar-benar disalurkan untuk program-program pemulihan ekonomi. “Pak Gubernur, tolong diawasi di BPD ya dananya, jadi benar-benar untuk program-program. Harus tetap pruden tapi tetap mengalir untuk kegiatan. Jadi jangan hanya berhenti di BPD saja,” tandasnya. (*)
Merdeka
