BOLMONG– Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suharjo Makalalag dan enam mantan ASN Bolmong lainnya, wajib dikembalikan paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima Pemkab Bolmong.
Hal itu ditegaskan Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone, saat dihubungi Kronik Totabuan lewat telepon, Kamis (7/6/2018).
Menyangkut pernyataan Suharjo yang akan menolak membayar TGR tersebut, Lombone mengungkapkan tak mau saling balas komentar di media.
“Hak beliau menolak. Tapi perlu diketahui, TGR itu bukan diada-adakan atau maunya Pemda tapi temuan langsung BPK. Saya ingin apapun alasan beliau (Suharjo) dibukukan lewat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bukan di media,” kata Lombone.
Lanjut Lombone, MP TGR akan melayangkan panggilan kepada semua pihak yang terkena TGR untuk menghadap sidang setelah lebaran nanti. Di sidang nanti semua diberi kesempatan menyampaikan keberatannya atau pendapat.
“MP TGR akan tanyakan kesanggupan membayar. Kalau tidak bayar itu sudah masuk ranahnya Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana MoU yang sudah ada,” tegasnya.
Lombone berharap, semua pihak yang terkena TGR kooperatif dan langsung hadir pada saat panggilan pertama dari MP TGR.
“Harapannya seperti itu. Hadir saat panggilan pertama,” pungkasnya.
Diketahui, Suharjo Makalalag dan enam mantan ASN lainnya direkomendasikan BPK untuk membayar TGR. Itu termuat dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bolmong Tahun 2017.
Mereka kena TGR karena saat divonis bersalah atas kasus korupsi dan mulai menjalani masa penahanan, mereka tetap menerima gaji dan hak keuangan lainnya. (zha)
