Berita Bolmong

Kepala Desa Ambang II Diduga Masuk Penerima BST, Warga Protes

Foto Berita Bolmong
Aksi protes sejumlah warga Desa Ambang II karena kepala desa diduga masuk penerima BST.

KRONIK TOTABUAN – Sejumlah warga Desa Ambang, Kecamatan Bolaang Timur, melakukan aksi protes di kantor desa setempat, Senin (30/8/2021).

Warga protes karena Kepala Desa Ocniel Pudi diduga masuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2021.

Selain itu, warga juga menuntut pertanggungjawaban kepala desa atau pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemindahan paksa warga, serta penghapusan nama warga dari berbagai bantuan.

Dalam aksinya, warga juga menyegel kantor desa.

Aliansi masyarakat yang melakukan penyegelan tersebut menyebut, aksi itu merupakan buntut dari berbagai masalah yang terjadi di desa itu.

“Kami aliansi masyarakat datang meminta pertanggujawaban sangadi (kepala desa) atas sejumlah masalah, yaitu pemotongan BLT, pemindahan paksa warganya, hingga terbukti menerima BST dan menghapus warga lain yang layak menerima,” ucap sejumlah warga.

Baca Juga: Ibu Hamil di Bolmong Mulai Didata untuk Divaksin

Warga menemukan bukti bahwa kepala desa menerima BST langsung dari website Kemensos lewat cek bansos.kemensos.go.id.


Di situ tertulis jelas nama Ocniel Pudi telah menerima dana BST periode Mei-Juni tahun 2021 sebesar Rpp600 ribu, sementara syarat penerima BST Kemensos 2021 yakni diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi covid-19.

Foto Berita Bolmong

Kepala Dinas Sosial Bolmong, Abdul Haris Bambela menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan kroscek data penerima BST.

“Akan dicek, dugaan saya nama kepala desa disisip kemudian diusulkan dari desa dan diinput lewat aplikasi,” kata Bambela.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Ambang II Ocniel Pudi telah dilakukan namun, tidak berhasil.

Terpisah, Camat Bolaang Timur Supriyadi Dilapanga pun sangat menyayangkan insiden tersebut. Ia juga meminta kepada aliansi masyarakat untuk dapat menahan diri, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain.

“Silahkan melakukan unjuk rasa, tapi jangan menyegel kantor desa. Kasihan masyarakat lain yang ingin mengurus dokumen kependudukan, akhirnya terlhalang” kata Dilapanga. (len)

Jangan lupa bagi para pembaca bisa baca berita selanjutnya dan pantau situs KronikTotabuan.com yang akan terus memberikan informasi menarik lainnya.

Berita Populer

To Top