JAKARTA – Rapat kerja (Raker) Komisi V DPR RI Selasa (21/4/2020) dengan mitra kerja, Kementrian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementrian Desa PDTT, dilaksanakan secara virtual mulai pukul 13.00 WIB.
Pembahasan terkait dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan satu, Maret 2020 dan realokasi anggaran kementrian tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.
Anggota fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, Hi Herson Mayulu SIP menyampaikan dua hal pada raker tersebut. Takni terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tentang pendamping desa.
“Apresiasi kepada kementerianpupr dan kementrian desa. Meski awalnya banyak aturan yang tumpah tindih sehingga terjadi kebingungan, tapi bersyukur kemendes sudah mengeluarkan aturan terbaru terutama dalam hal masyarakat yang akan menerima bantuan langsung tunai,” kata Herson.
Dikatakan, memang benar ada tumpah tindih data, dan ini sudah biasa di Negara kesatuan kita. Dari sumber data yang ada khusus kemendes lanjut Herson, akan ada pendataan yang dilakukan oleh tim relawan.
“Sehingga terlihat mana yang sudah dapat dan belum, juga mana yang wajib dan tidak wajib. Saya mengingatkan kepada kemendes agar konsisten dalam pengucuran dana ke daerah dan itu harus tepat waktu agar tidak terjadi persoalan-persoalan baru,” ujarnya.
Menyangkut pendamping desa, Herson mengatakan, para pendamping desa juga harus dijaga.
“Sampai saat ini belum terlihat upaya tersebut. Padahal, aktifitas mereka di lapangan, rentan terkena atau terpapar Covid-19. Oleh sebab itu saya berharap ada upaya-upaya dari kementrian desa untuk melindungi pendamping desa dan tenaga ahli,” tukasnya.
Bukan itu saja, Herson juga mengingatkan kementrianpupr tentang dana Rp10 triliun lebih yang diperuntukan pada beberapa program.
“Harus dipisahkan berapa yang sudah tertata di APBN sebelum ada pergeseran dan berapa yang baru ditetapkan. Contoh misalnya program P3TGAI dari sebelumnya berjumlah 6 ribu titik lokasi, setelah pergeseran bertambah 4 ribu titik lokasi,” jelasnya.
Dia berharap satker-satker di Provinsi harus cepat karena program terhitung April sudah harus jalan. Apalagi sekarang sudah akhir April. Sudah harus segera turun kebawah melakukan sosialisasi tentang program ini.
Herson Mayulu juga menyampaikan suport dan dukungannya terhadap Kementerian PUPR yang telah meluncurkan program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. (ahr)
