KOTAMOBAGU– Panwaslu Kotamobagu dan Polres Bolmong betul-betul tegas menjalankan keputusan bersama soal batasan dalam pelaksanaan kampanye dialogis pasangan calon (pason) walikota dan wakil walikota.
Mulai Senin (2/4/2018), larangan pengerahan massa dari luar wilayah pelaksanaan kampanye, penggunaan fasilitas umum dan konvoi kendaraan sudah diberlakukan.
Terbukti, kampanye dialogis paslon nomor 1, Tatong Bara- Nayodo Koerniawan (TBNK), di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, disuruh pindah oleh Panwaslu dan Polres Bolmong dari badan jalan ke lapangan olahraga.
“Ketegasan ini yang ditunggu masyarakat. Tentu perlu kita apresiasi Panwaslu dan Polres Bolmong. Karena ketegasan ini sudah pasti meminimalisasi potensi terjadi gesekan antar pendukung,” kata Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow (KPMIBM) Cabang Makassar, Febri Bambuena, saat dihubungi Kronik Totabuan.
Dia berharap, paslon dan tim sukses juga bisa lebih menyadarakan lagi pendukungnya untuk mematuhi aturan yang sudah ada.
“Berikanlah pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Silakan jual visi misi dan sebisa mungkin tidak memperovokasi masyarakat. Jangan benturkan masyarakat dengan saudaranya sendiri. Itu harapan kami pemuda,” katanya.
Ketua Panwaslu Kotamobagu, Musly Mokoginta, menegaskan, paslon yang melanggar ketentuan pelaksanaan kampanye akan ada sanksi tegas.
“Bisa larangan melaksanakan kampanye selanjutnya bahkan pidana. Pidana itu ranah kepolisian apabila kampanye dilakukan sudah mengganggu ketertiban umum,” kata Musly. (zha)
