Gandeng BPKP, Iskandar Minta OPD Bolsel Petakan Risiko Program Pembangunan
BOLSEL, Kroniktotabuan.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyusunan dokumen manajemen risiko untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Coaching Clinic atau pendampingan penyusunan dokumen manajemen risiko pemerintah daerah oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Hotel Quality Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis. Pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar mengapresiasi dukungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara terhadap upaya Pemkab Bolsel memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintahan.
Ia menegaskan, manajemen risiko tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen kerja yang digunakan setiap perangkat daerah untuk mengantisipasi persoalan dan memastikan pencapaian target pembangunan.
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan,” tegas Iskandar.
Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mengikuti pendampingan secara serius. Proses tersebut mencakup identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis masing-masing perangkat daerah, penyusunan register risiko, hingga penetapan rencana tindak pengendalian dengan indikator terukur dan penanggung jawab yang jelas.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintahan tetap berada pada jalur perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Selain menyoroti penguatan tata kelola pemerintahan, Iskandar turut mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk saat menggunakan media sosial.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh isu yang berkembang, apalagi ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
“Sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., M.AP., jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Bolsel, serta para peserta pendampingan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bolsel diharapkan mampu memperkuat penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah, sehingga potensi hambatan dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara terukur. (Infotorial)
