JAKARTA – Tindak lanjut kasus korupsi di PT. Asabri terus dilakukan oleh Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebelumnya 8 tersangka sudah ditetapkan dalam kasus ini,yakni Dirut PT Asabri periode tahun 2011 – Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016 – Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi.
Selanjutnya Direktur PT Asabri periode 2013 – 2014 dan 2015 – 2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 – Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.
Baca Juga: Penyintas Covid-19 Diminta Donorkan Plasma Konvaselen
Sementara Benny maupun Heru merupakan tersangka juga dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.
Rabu (10/2/2021) kemarin, Jaksa penyidik Jampidsus Kejagung menyita satu kendaraan Ferari dan satu kapal sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri.
“Satu unit mobil Ferari, satu kapal, dokumen kepemilikan kapal dan tanah sudah kami sita,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis 11 Februari 2021.
Barang bukti yang disita paling banyak adalah milik tersangka Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
Baca Juga: MUI Angkat Bicara Soal Persatuan Dukun Nusantara
Dirinya juga merinci barang bukti yang disita dari Heru Hidayat yakni satu mobil Ferari tipe F12 Berlinetta nopol B 15 TRM berikut STNK, BPKB dan tanda bukti pelunasan pembelian kendaraan.
Selanjutnya sebuah kapal LNG Aquarius atas nama PT. Hanochem Shipping dan dokumen kepemilikan kapal sebanyak sembilan kapal barge/ tongkang serta 10 kapal tug boat.
Barang bukti yang disita dari Benny Tjokrosaputro adalah tanah seluas 194 hektare terdiri dari 566 bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) di Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Sajirah serta Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian tanah seluas 33 hektare yang terdiri dari 158 sertifikat HGB di Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Rangkas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Dalam kasus ini keuangan negara dirugikan sebesar 23,73 triliun jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.(tim)
