• Berita Terbaru Sulawesi Utara, Totabuan, Indonesia – KronikTotabuan.com
Sabtu, Oktober 4, 2025
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
kroniktotabuan.com
  • Berita Nasional
  • Berita Daerah
    • Berita Sulawesi Utara
      • Berita Bolmong
      • Berita Bolmut
      • Berita Boltim
      • Berita Bolsel
      • Berita Kotamobagu
    • Berita Musi Banyuasin
  • Berita Ekonomi
  • Berita Politik
  • Berita Hukum
  • Berita Olahraga
  • Berita Hiburan
    • Artis
    • Film
  • Advertorial
  • Berita Nasional
  • Berita Daerah
    • Berita Sulawesi Utara
      • Berita Bolmong
      • Berita Bolmut
      • Berita Boltim
      • Berita Bolsel
      • Berita Kotamobagu
    • Berita Musi Banyuasin
  • Berita Ekonomi
  • Berita Politik
  • Berita Hukum
  • Berita Olahraga
  • Berita Hiburan
    • Artis
    • Film
  • Advertorial
No Result
View All Result
kroniktotabuan.com
No Result
View All Result
Home Berita Hukum

KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Mantan Napi Korupsi

by Retho Bambuena
Januari 10, 2018
in Berita Hukum
A A
0
Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Komisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Pilkada serentak akan berlangsung tahun 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK La Ode Syarif berkata, memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi sangat ironis dengan galaknya pemberantasan korupsi saat ini. Hal itu disampaikannya dalam acara Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat.

RelatedPosts

Satres Narkoba Polres Muba Bekuk Tiga Pengedar Sabu dan Ekstasi, Ini Identitas Mereka

Ini Dugaan Kasus yang Membuat Benny Rhamdani dan NK-STA Diperiksa Penyidik Tipidkor Polda Sulut

Benny Ramdhani dan NK-STA Diperiksa Penyidik Tipidkor Polda Sulut, Kasus Apa?

“Saya minta juga media ini penting sekali. Ada mantan narapidana korupsi dan terpilih lagi. Tolong masyarakat itu diajarkan bahwa mantan-mantan narapidana korupsi ini jangan dipilih lagi,” kata La Ode Syarif.

“Itu imbauan saja. Ini kayaknya agak ironis. Di negara yang sudah kita ingin korupsi bebas seperti itu. Tidak ada korupsi lagi. Tapi mantan orang-orang yang koruptor terpilih lagi. Yang saya tahu itu dua orang. Satu di Aceh, satu lagi lupa. Itu jadi pembicaraan kami di KPK,” lanjutnya.

La Ode juga menyampaikan agar masyarakat bersama-sama dengan KPU untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak. Pengawasan itu meliputi dana sumbangan kampanye kepada para calon.

Laporan dana kampanye, tambah La Ode, juga belum terlalu bagus sampai saat ini. Kesulitan pun dirasakan saat diteliti terkait penggunaan sumbangan tersebut karena tidak terlalu jelas.

“(Laporan dana kampanye) sebelum dan sesudahnya. Sebagian yang dilaporkan itu masih belum baguslah. Karena penggunaannya tidak terlalu jelas setelah diteliti dan akuntan publik juga yang mengauditnya menurut yang kami lakukan itu mengalami kesulitan-kesulitan asal-usulnya juga gak terlalu banyak dijelasin sehingga kurang kooperatif,” ucap La Ode.

Baca Juga  ADM Banjir Dukungan di Medsos

“Makanya hal-hal seperti itu transparansi dan akuntabilitasnya harus ditingkatkan ke depan. Menurut yang kami dapatkan dari studi itu misalnya ada perusahaan dia menyetor Rp 2 miliar. Dan dipecah-pecah menjadi empat dengan nama-nama yang lain. Sehingga kadang KPU susah untuk mentraf itu. Inilah yang mungkin perlu, KPU dan masyarakat luas untuk mengawasinya,” tuturnya. (dtk/rza)

 

Sumber: Detiknews.com

Tags: KPKMantan NapiSuharjo Makalalag
Retho Bambuena

Retho Bambuena

Next Post
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Kadis PUPR Channy Wayong menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Dirjen Penyediaan Perumahan.

Yasti Ajak Channy Temui Menteri PUPR

  • 33 Pejabat Sulut yang Job Fit Hanya 22 Ikut Asesmen di BKN, Berikut Daftarnya!

    33 Pejabat Sulut yang Job Fit Hanya 22 Ikut Asesmen di BKN, Berikut Daftarnya!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 2026 Sulut Kebagian Rp7,9 Triliun DTU, Lihat di Sini Rincian Diterima Kabupaten Kota

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemprov Sulut Gelar Asesmen Pejabat Eselon III, Dibuka Pj Sekprov Tahlis Gallang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dana Transfer Pusat ke Bolsel 2026 Dipotong, Bupati Iskandar Kamaru Paparkan Dampaknya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemprov Sulut Rakor dengan Kabupaten Kota, Gubernur Yulius Tekankan Hal Ini!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Logo Utama
Logo Dewan Pers
Dewan Pers
No: 1014/DP-Verifikasi/K/V/2022 Verified
Logo AMSI
Anggota AMSI
No Result
View All Result
  • Harga Emas Hari Ininew
  • Live StreamingTV
  • Klasemen Sepak Bolanew
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Visi dan Misi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • RSS KRONIKTOTABUAN
  • Karir
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Survei Pembaca

© 2025 PT. Media Moroton Morigon

No Result
View All Result
  • Berita Nasional
  • Berita Daerah
    • Berita Sulawesi Utara
      • Berita Bolmong
      • Berita Bolmut
      • Berita Boltim
      • Berita Bolsel
      • Berita Kotamobagu
    • Berita Musi Banyuasin
  • Berita Ekonomi
  • Berita Politik
  • Berita Hukum
  • Berita Olahraga
  • Berita Hiburan
    • Artis
    • Film
  • Advertorial

© 2025 PT. Media Moroton Morigon

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In