KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Mantan Napi Korupsi - Kronik Totabuan

KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Mantan Napi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Pilkada serentak akan berlangsung tahun 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK La Ode Syarif berkata, memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi sangat ironis dengan galaknya pemberantasan korupsi saat ini. Hal itu disampaikannya dalam acara Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat.

“Saya minta juga media ini penting sekali. Ada mantan narapidana korupsi dan terpilih lagi. Tolong masyarakat itu diajarkan bahwa mantan-mantan narapidana korupsi ini jangan dipilih lagi,” kata La Ode Syarif.

“Itu imbauan saja. Ini kayaknya agak ironis. Di negara yang sudah kita ingin korupsi bebas seperti itu. Tidak ada korupsi lagi. Tapi mantan orang-orang yang koruptor terpilih lagi. Yang saya tahu itu dua orang. Satu di Aceh, satu lagi lupa. Itu jadi pembicaraan kami di KPK,” lanjutnya.

La Ode juga menyampaikan agar masyarakat bersama-sama dengan KPU untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak. Pengawasan itu meliputi dana sumbangan kampanye kepada para calon.

Laporan dana kampanye, tambah La Ode, juga belum terlalu bagus sampai saat ini. Kesulitan pun dirasakan saat diteliti terkait penggunaan sumbangan tersebut karena tidak terlalu jelas.

“(Laporan dana kampanye) sebelum dan sesudahnya. Sebagian yang dilaporkan itu masih belum baguslah. Karena penggunaannya tidak terlalu jelas setelah diteliti dan akuntan publik juga yang mengauditnya menurut yang kami lakukan itu mengalami kesulitan-kesulitan asal-usulnya juga gak terlalu banyak dijelasin sehingga kurang kooperatif,” ucap La Ode.

“Makanya hal-hal seperti itu transparansi dan akuntabilitasnya harus ditingkatkan ke depan. Menurut yang kami dapatkan dari studi itu misalnya ada perusahaan dia menyetor Rp 2 miliar. Dan dipecah-pecah menjadi empat dengan nama-nama yang lain. Sehingga kadang KPU susah untuk mentraf itu. Inilah yang mungkin perlu, KPU dan masyarakat luas untuk mengawasinya,” tuturnya. (dtk/rza)

 

Sumber: Detiknews.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0