KOTAMOBAGU– Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotamobagu mendapat banyak sorotan. Pemberitaan di media baik cetak maupun online hampir setiap saat ada.
Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu dengan menggelar rapat kerja, Jumat (22/12/2017), di kantor KPU. Seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemunguta Suara (PPS) dihadirkan untuk menjelaskan persoalan yang ditemui atau terjadi di lapangan selama pelaksanaan verifikasi faktual.
“Rapat sengaja digelar jelang penutupan verifikasi faktual yang saat ini sudah memasuki tahapan ketiga. Kami tanyakan persoalan- persoalan di lapangan yang selama ini hanya kami ketahui lewat media,” ungkap Komisioner KPU Kotamobagu, Asep Sabar, menjelaskan soal rapat yang digelar.
Dari rapat evaluasi tersebut, kata Asep, semua PPK dan PPS menjelaskan bahwa tidak ada persoalan berarti terjadi selama proses verifikasi faktual dilakukan.
“Memang benar ada satu dua pihak yang menilai PPK dan PPS tidak maksimal dalam bekerja. Tapi setelah kami klarifikasi langsung kepada mereka di dalam rapat, ketahuan duduk persaoalannya dan semua menjadi jelas,” ujar Asep.
Ketua KPU Kotamobagu Nova Tamon menambahkan, evaluasi terhadapa PPK dan PPS akan terus dilakukan.
“Jika PPK dan PPS tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan maksimal, akan kita ganti,” tegas Nova diiyakan dua komisioner lainnya, Amir Halatan dan Iwan Manoppo. (vdm)
