KOTAMOBAGU– Puluhan warga Desa Moyag Induk, Tampoan dan Todulan datang ke kantor Panwaslu Kotamobagu, Jumat (22/12/2017), tadi malam.
Para warga datang melapor kopian KTP mereka dimasukkan sebagai syarat dukungan untuk pasangan calon independen Jainuddin Damopolii- Suharjo Makalalag (JaDi-Jo).
“Kami dimintai KTP asli dan kemudian setelah itu mereka (tim JaDi- Jo) kopi. KTP asli kami diberikan kembali. Kami berikan karena katanya KTP itu untuk daftar penerima bantuan. Tidak tahunya ternyata dimasukkan untuk mendukung calon independen,” ungkap Marto Mamonto, warga Desa Moyag Induk kepada Kronik Totabuan di kantor Panwaslu.
Menurut Marto, sudah menjadi kebiasaan warga bahwa setiap ada pengumpulan KTP tujuannya untuk penyaluran bantuan baik dari pemerintah desa dan kota.
“Kami perkirakan ada 600-an warga yang dikumpulkan KTP. Besok kami semua akan kembali ke kantor Panwas untuk meminta KTP kami dan menyatakan tidak mendukung,” katanya.
“Jika ingin kami pilih maka ada saatnya, bukan seperti ini. Kami tidak mau nanti dibilang sudah memihak, kami punya hak siapa yang akan kami pilih,” tambahnya.
Hal yang sama terjadi pada warga Desa Pontodon Induk. Mereka mendatangi kantor Panwaslu melaporkan bahwa ada oknum meminta KTP, namun tidak menjelaskan tujuannya.
“Mereka datang dan hanya bertanya apakah saya dan adik saya sudah wajib pilih dan sudah punya pilihan, jadi kami jawab iya dan hanya itu sehingga kami berikan KTP kami. Namun belakangan ternyata nama kami tiu dimasukan ke daftar dukungan pasangan independen,” ujar Mita Bahansubu, saat melaporkan ke Panwaslu.
Ketua Panwaslu Kotamobagu, Musly Lewu Mokoginta, membenarkan puluhan warga mendatangi kantornya.
“Yang datang 40-an tapi yang memberikan laporan ada delapan orang karena laporannya sama. Selain keberatan KTP mereka dimasukkan ke syarat dukungan independen, ada juga yang datang melaporkan proses verifikasi faktual yang mereka anggap bermasalah,” ujar Musly.
Musly menambahkan, Sabtu (23/12/2017) hari ini Panwaslu akan menyurat ke KPU meminta data apakah nama-nama yang melapor itu sudah diverifikasi faktual atau belum.
“Kami akan menyurat ke KPU meminta apakah (pelapor) sudah difaktual, karena informasi kami terima bahwa proses faktual sudah selesai dilakukan. Kami akan kaji keseluruhan laporan. Soal rekomendasi, kami juga akan koordinasi dengan Bawaslu,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulut, Mustarin Humagi, yang berada di kantor Panwaslu Kotamobagu menyatakan, semua laporan warga yang masuk ke Panwaslu Kotamobagu sementara mereka pelajari semuanya.
“Untuk sementara ini rekomendasinya kami perintahkan Panwaslu memanggil PPS untuk meminta penjelasan soal verifikasi faktual yang dilakukan, karena banyak permasalahan terjadi. Karena untuk sementara ini, kami (Bawaslu) melihat kasus yang dilaporkan ke Panwaslu ini merata di semua kecamatan,” kata Mustarin. (rza)
