KOTAMOBAGU– Rabu (1/8/2018) kemarin, Bawaslu RI menolak banding pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Jainuddin Damopolii- Suharjo Makalalag (JaDi-Jo) atas putusan Bawaslu Provinsi Sulut Nomor: 01/TSM/BWSL SLUT/VI/2018 Tanggal 10 Juli 2018.
Dalam salinan putusan Nomor: 002/KB/BWSL/VII/2018, Bawaslu RI berpendapat, tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum yang terdapat dalam putusan Bawaslu Sulut.
Calon Walikota, Jainuddin Damopolii sudah memberikan tanggapannya kepada media terkait dengan putusan Bawaslu RI tersebut. Intinya, Jainuddin menyayangkan putusan yang tidak berpihak padanya tersebut.
Sementara itu Calon Wakil Walikota, Suharjo Makalalag, belum memberikan tanggapannya kepada media.
Namun, tadi malam, melalui akun Facebook miliknya, Suharjo menuliskan status yang cukup panjang. Inti dari itu, Suharjo juga menyayangkan putusan Bawaslu RI.
Selain itu, melalui statusnya, Suharjo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pendukung. Tak ketinggalan mantan Kepala Bappeda Bolmong ini mengunggah beberapa foto kampanye JaDi-Jo saat Pilwako lalu.
Berikut status yang ditulis Suharjo melalui akun Facebook miliknya:
“Assalamu’alaikum Wrwb. dan Selamat Malam
Sahabat Jadijo!
Salam takin tabi bo’ tanob untuk kalian semua!
Tentunya, Lebih dari 31 ribu pemilih yang memilih Jadijo menunggu proses akhir PILKADA KK 2018.
Dengan berat hati saya sampaikan;
Ikhtiar terhadap fakta2/bukti2 termasuk OTT Polres Bolmong dan kesaksian2 yang ada, Kita ajukan hingga Bawaslu RI sesuai aturan perbawaslu RI no 13 tahun 2017, namun Bawaslu RI menolak keberatan kita atas putusan Bawaslu prop SULUT.
Mungkin ada hikmah dari semua ini..
kita serahkan semua ke pemilik keadilan yang hakiki Allah SWT..
Marilah kita beraktivitas seperti sediakala, anak2 kita, istri/suami kita, orang tua kita dan orang2 terkasih lainnya.. menantikan perhatian lebih dekat lagi dari kita…
Bahkan mungkin banyak kebun/usaha kita yang terbengkalai selama ini, saatnya kita tengok dan bangkitkan Iagi..
Saya sangat sedih mendengar terjadi pemecatan disana-sini, pencoretan dari daftar penerima bantuan, dan lain2 kepada pendukung Jadijo, sebagai dampak dari pilkada..
Kami memohon maaf yang sebesar2nya, karna partsipasi kami dalam pilkada kk telah membuat kehidupan ekonomi kalian terganggu bahkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan hingga bertetangga..
Tapi Apakah rakyat kecil, pegawai2 kecil, aparat2 dilapisan terlkecil harus menerima dampak? saya kira demokrasi yang bermartabat tidak seperti itu!
Bersabarlah, Saat Kami kembali, insya Allah kami pastikan tak ada rakyat kecil yang tertindas dan terintimidasi!
Janganlah terpengaruh dari itu semua!
Negara kita Negara hukum, dan kedaulatan setinggi2nya ada di Tangan Rakyat!”
(tr1/zha)
