BOLMONG– Politik identitas pada Pilgub Sulut 2020 ini makin gencar dimainkan. Terutama di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Isu agama, etnis, dan budaya dimainkan demi mendongkrak elektabilitas dan menggaet suara pemilih.
Direktur Lembaga Warisan Budaya Bolaang Mongondow Raya Chairun Mokoginta mengatakan, dalam budaya Mongondow tidak ada kewajiban memilih pemimpin dari etnis yang sama.
Tetapi masyarakat Mongondow memilih pemimpin itu didasarkan pada empat kriteria yang ketat. Pertama, Moko Dotol atau patriotisme.
“Artinya pemimpin harus mampu menjaga wilayah, memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyat,” katanya, Rabu (7/10/2020).
Kedua adalah Moko Rakup atau mengayomi seluruh anggota masyarakat. Ini berkaitan demgan masalah ekonomi.
Ketiga adalah Mokodia atau amanah. Artinya pemimpin harus konsisten.
“Terakhir Moko Anga’ yang berarti baik dari sikap dan perilaku. Moko Anga’ dahulunya jadi kriteria pengkaderan Bogani,” ungkap Mokoginta yang sudah meneliti sejarah, budaya dan adat Mongondow sejak 1970 ini.
Mantan Anggota DPRD Bolmong periode 2009- 2014 ini menjelaskan, empat kriteria itu sejalan dengan tiga karakter orang Mongondow yang mencerminkan sikap demokratis.
Lanjut Mokoginta, sejak lama dia meneliti, tidak menemukan referensi bahwa orang Mongondow harus memilih orang Mongondow dalam pemilihan pemimpin.
“Kalau ada yang berikan referensi perlu dipertanyakan dari mana itu berasal,” pungkasnya. (len)
