POLITIK– PDI Perjuangan tak mempermasalahkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda dengan koalisi pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu.
PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.
Mereka tak bersedia mengikuti mekanisme voting setelah tidak mencapai kesepakatan dalam forum lobi.
Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menilai, PAN cenderung mirip sebagai partai penyeimbang dibanding partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kami tetap menghargai pilihan politik PAN yang dari waktu ke waktu semakin mirip sebagai ‘Partai Penyeimbang’,” kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).
“Pada posisi demikian, mungkin PAN merasa lebih diuntungkan dalam kalkulasi politik jangka panjang,” sambungnya.
Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PDI-P lainnya, Andreas Hugo Pareira. Menurut dia, PAN sudah mengambil keputusan untuk berjarak dengan pemerintah.
“Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah,” tuturnya.
Mengenai RUU Pemilu, pembicaraan sudah dilakukan secara berulang dan terus menerus. Pihak partai pendukung pemerintah awalnya sempat menaruh harap pada PAN agar bisa satu suara.
Namun, hal itu ditolak, bahkan PAN pada akhirnya walkout bersama partai oposisi.
“Justru PAN yang menolak dan memutuskan untuk tidak bergabung dan mendukung opsi,” kata Anggota Komisi I DPR itu.
Setelah empat fraksi walkout, pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi.
Rapat Paripurna yang tadinya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralih ke Ketua DPR Setya Novanto.
Setelah empat fraksi walk out, hanya tersisa dua pimpinan DPR dalam sidang paripurna, yaitu Setya Novanto dan Fahri Hamzah.
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.
“Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan keputusan tingkat dua kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas putusan,” kata Yandri.
Situasi tersebut merupakan yang kesekian kalinya PAN berbeda sikap dengan pemerintah. (rez)
Sumber: Kompas.com
