KRONIK TOTABUAN, Kotamobagu – Rencana aksi daerah terkait pengembangan ekonomi hijau (green economy) di Kota Kotamobagu tahun 2024 menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) tahap III yang digelar pada Kamis, 3 Oktober 2024, di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kotamobagu.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait, membahas langkah-langkah strategis penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi ekonomi berkelanjutan di daerah.
Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Chelsia Paputungan, melalui Sekretaris Badan, Rum Mokoagow, menekankan pentingnya penerapan ekonomi hijau yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan.
Menurutnya, ekonomi hijau ini sudah diintegrasikan dalam tiga prioritas utama dalam dokumen perencanaan RPJMN 2020-2024, yakni peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
“Penerapan ekonomi hijau dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam implementasinya, perencanaan pembangunan dan sektor industri harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup,” ujar Rum Mokoagow.
Lebih lanjut, Rum juga menegaskan bahwa konsep ekonomi hijau merupakan bagian dari visi transformasi ekonomi jangka panjang hingga tahun 2045.
Hal ini selaras dengan target global yang mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Dengan adanya forum diskusi ini, kami berharap semua pihak dan stakeholder dapat lebih memahami pentingnya ekonomi hijau di wilayah Kota Kotamobagu,” tambahnya.
Selain itu, Rum juga menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk merancang dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu 2025-2045.
Ia berharap agar perancangan tersebut mampu menyelaraskan pembangunan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
FGD tahap III ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa ekonomi hijau dapat diimplementasikan secara efektif, sejalan dengan upaya global untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.(Reto)
