BOLMONG– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan sosialisasi program e-planing kepada DPRD bertempat di ruangan rapat komisi II, Senin (5/2/2018).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Welty Komaling, Wakil Ketua Kamran Muchtar, Ketua Komisi I Yusra Alhabsyi, Anggota Badan Anggaran Mohammad Syahrudin Mokoagow, Masri Masenge, Susi Sutarsi, Doni Lumenta, Tedi Julu Djong, Ramly Manggopa dan Toni Tumbelaka.
Sosialisasi seputar bagaimana agar program pokok pikiran anggota DPRD bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling mengatakan, pokir DPRD itu ada dalam mekanisme penyusunan APBD.
“Kalau pokok pikiran DPRD tidak diakomodir seperti apa nanti. Karena ini kebijakan politik di DPRD untuk mengawal program kepentingan masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling.
Menurutnya, pokir DPRD bersifat politis dan mendesak. Apalagi masih ada interval waktu penyampaian KUA dan PPAS, di situ tentu ada penyesuaian.
“Pokok pikiran DPRD diberikan sebelum RAPBD disetujui. Ada muaranya yang sesuai dengan visi dan misi bupati bersama wakil. Eksektuf jangan kaku sehingga menyebabkan silang pendapat. Kita adalah lembaga politik, APBD juga adalah kebijakan secara politik,” ungkap Welty.
Akan halnya anggota DPRD Moh Syahrudin Mokoagow. Dirinya menegaskan mekanisme penyampaian pokir harus sesuai dengan regulasi yang ada.
“Program e-planing ini agar kelihatan moderen. Semua akan ketemu pada forum SKPD dan RKPD. Yang lain berpikir pokir di KUA PPAS. Saya tidak tahu dasar regulasinya apa. Sebaiknya pembahasan dibagi dalam tiga sesi dan setiap sesi pembahasan melibatkan semua anggota DPRD. Karena dalam pembahasan semua anggota pasti menyampaikan pokir,” katanya.
Kepala Bappeda Bolmong, Yarlis Hatam mengatakan, e-planing untuk mensinergikan program dari DPRD dan pemerintah daerah. “Pada intinya kami dalam perencanaan e-planing bagiamana bisa mensinergikan dari dewan dan pemerintah. Soal dimana RKPD, ada dua jalur masuknya. Usulan program musrenbang dan pokir dari reses dan ketemunya di forum SKPD,” jelas Yarlis.
Dia menambahkan, forum SKPD akan dibuat tiga hari, yakni khusus untuk pembahasan infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi. “Kapan sih pokir masuk, yaitu pada satu minggu sebelum musrenbang SKPD, sebelum bupati menetapkan RKPD agar tim sudah bisa memasukan dalam sistem e-planing. Februari sudah selesai musrenbang kecamatan, awal maret forum SKPD. Pokir bisa dimasukan sebelum RKPD ditetapkan,” pungkas Yarlis. (rza)
