Kotamobagu – Plt kepala dinas kesehatan kotamobagu (Dinkes) Ahmad Yani Umar dan Direktur RSUD Kotamobagu mengambil langkah cepat dalam rangka menindaklanjuti status kelas RSUD Kotamobagu.
Status kelas RSUD dipastikan tidak berubah, hal ini dikarenakan seluruh berkas yang di minta oleh kementrian kesehatan telah di penuhi.
Kepala dinas kesehatan kota kotamobagu, Ahmad Yani Umar mengatakan ada 685 rumah sakit yang turun status. Bahkan ada yang berstatus B turun menjadi D.
Kadis menambahkan bahwa setelah di telusuri, terdapat dua permasalahan di RSUD KK dan semuanya sudah di tangani dan persyaratan-nya sudah di penuhi.
“Setelah kami telusuri, di RSUD kekurangan-nya hanya dua yaitu dokter spesialis bedah, di karenakan pada saat saat wajib kerja dokter spesialis, dan saat dilakukan review oleh KEMENKES wajib kerja dokter spesialis tersebut sudah habis waktu. Kekurangan kedua terkait aplikasi sarana dan prasarana rumah sakit yakni ASPAK, setekah di telusuri ternyata di RSUD sudah ada, kendalanaya systemnya sering down karena di akses oleh kurang lebih 543 rumah sakit kabutaen kota se-indonesia.”, Jelas Ahmad Yani, Senin (5/8).
Lanjut Kadis, KEMENKES RI hanya mereview saja, sehingga tidak ada perubahan status RSUD Kotamobagu.
“Nah ternyata setelah saya telusuri di Kotamobagu itu kekurangannya cuma Dua. Yang pertama itu spesialis Bedah. Kan Pemkot sekarang ini lagi menyekolahkan satu orang dokter, waktu itu ada WKDS (Wajib Kerja Dokters Spesialis), itu ada masa waktu. Mereka (Kemenkes RI) melakukan review itu ternyata WKDS itu sudah habis kontrak. Tapi setelah ditelusuri Alhamdulillah semua permasalahannya sudah ditemukan. Semua persyaratan juga sudah dipenuhi, minggu kemarin hari Kamis dan Jumat saya di Kementrian Kesehatan memasukan seluruh persyaratan itu,” kata Yani, Senin (5/8).
Permasalahan yang kedua terang Yani, terkait aplikasi sarana prasarana rumah sakit yakni Aspak. Aplikasi itu ternyata sudah ada di RSUD Kotamobagu.
“Semuanya itu ada, yang kemarin itu karena sistemnya, servernya sering down sebab ini di pakai seluruh rumah sakit dari 543 Kabupaten/ Kota se Indonesia, belum lagi ditambah dengan rumah sakit swasta,” ujar Yani.
“Servernya hanya satu. Seperti servernya BKN karena seluruh PNS se Indonesia yang menggunakannya sehingga terkadang down. Makanya persyaratannya langsung dibawa kesana (Kemenkes),” tambahnya.
Lanjut Yani, yang dilakukan oleh Kemenkes RI hanya mereview saja. Sehingga tidak ada perubahan pada status RSUD Kota Kotamobagu.
“Kami dan teman-teman di RSUD sangat yakin status RSUD tidak akan turun dari C karena ini hanya review saja”, pungkas Kadis. (bto)
