KRONIK TOTABUAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) layanan publik, kamis (10/6/2021).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Bolmong tersebut, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang.
“Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut sebagai salah langkah untuk mengkolaborasikan program pemerintahan. Ini suatu inisiatif yang bagus,” kata Tahlis.
Tahlis mengatakan, FGD diselenggarakan guna meminta masukan kepada stakeholder yang terbilang banyak memanfaatkan terkait data ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang ada di BPS, sehingga pada akhirnya data yang dikelola setiap SKPD bisa singkron dengan data yang ada di BPS.
Baca Juga: Tahlis Buka Bimtek SIPD Penyusunan RKPD Bolmong Tahun 2022
“Karena tak dipungkiri, dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan, kita sudah sepakat menggunakan data tunggal yakni data yang bersumber dari BPS, lebih khusus dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah atau kebijakan-kebijakan di tahun yang akan datang,” kata Tahlis.
Selain itu, dalam proses evaluasi kinerja juga menggunakan data BPS, baik dari data ekonomi makro dan sebagainya seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan ataupun tingkat pengangguran.
Sekda Tahlis juga membeber, saat ini BPS tengah melaksanakan survey yang ditujukan kepada beberapa SKPD yang ada di Bolmong, didalam survey tersebut ada yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan, Pertanian, pertambangan, Disnakertrans dan juga BPBD.
Baca Juga: BPSDMP – Kominfo Gelar Pelatihan DEA untuk 50 UMKM Bolmong
“Survey tersebut dituangkan dalam bentuk kuisioner. Jadi setiap SKPD tolong sampaikan informasi atau data yang sebenar-benarnya. Diisi dengan baik dan jangan sembarang, karena kalau ada SKPD yang sembarang mengisi tanpa berdasarkan data yang falid, pasti kesimpulannya salah. Karena dari setiap jawaban pasti melalui proses analisa, hasilnya dalam bentuk kesimpulan, dan kesimpulan ini bisa jadi dasar kebijakan, kalau data dan kesimpulannya salah pasti kebijakan yang akan diambil juga akan salah,” tegas Tahlis.
Ia pun berharap agar para peserta FGD kedepan terus membangun komunikasi serta terus berkoordinasi dengan pihak BPS terkait penyesuaian data.
“Komunikasi harus terus terjalin, manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, agar kedepan koordinasi ini bisa terus terjalin. Nantinya jika hubungan komunikasi, koordinasi penyesuaian data ini rutin dilakukan dengan pihak BPS, maka dipastikan datanya singkron, baik pelayanan dari aspek umum maupun pelayanan permohonan permintaan data,” jelas Tahlis. (len)
