KRONIK TOTABUAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)Pperwakilan Sulawesi Utara (Sulut), dalam 30 hari ke depan akan melakukan pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja Pemkab Bolmong tahun anggaran 2021.
Terkait hal itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan agar setiap OPD segera menyiapkan dokumen pemeriksaan pendahuluan.
“Saya tegaskan para pimpinan OPD agar segera menyiapkan dokumen pendahuluan pemeriksaan dalam bentuk soft copy excel dan pdf, sebagaimana tertuang dalam surat pemeritahuan BPK-RI Perwakilan Sulut,” kata Yasti usai mengikuti entry meeting dengan BPK-RI perwakilan Sulut, Rabu 22 September 2021.
Baca Juga: Yanny Tuuk Dampingi Danlantamal VIII Tinjau Serbuan Vaksinasi Maritim di Inobonto
Lanjutnya, ia juga meminta para kepala OPD agar segera memenuhi permintaan data SPJ yang dimintakan oleh tim BPK dengan waktu yang tidak terlalu lama, supaya tim BPK dapat melaksanakan tugas dengan lancar selama pemeriksaan di Pemkab Bolmong.
“Kalaupun ada hal yang tidak dipahami, maka segeralah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim BPK. Selain itu, kalaupun ada belanja yang berkaitan dengan pihak ketiga, maka kepala OPD harus menghadirkan pihak ketiga tersebut bersama staf pelaksana lapangan untuk memberikan keterangan yang jelas dan rinci sesuai pekerjaan yang dilaksanakan,” terang Yasti.
Yasti mengatakan, keberhasilan opini WTP tahun sebelumnya yang diterima Pemkab Bolmong tidak boleh membuat SKPD lengah arau lalai dalam pengelolaa
“WTP harus menjadi pemicu bagi SKPD untuk lebih meningkatkan lagi kualitas laporan keuangan, termasuk dalam pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja APBD,” ucapnya.(falen)
