KOTAMOBAGU– Seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dilarang melakukan tugas luar.
Alasannya, karena mulai pekan ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) akan mulai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.
Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Adnan Massinae, menyebut pejabat boleh melakukan tugas luar untuk kepentingan yang tidak bisa diwakilkan atau wajib hadir.
“Namun harus meminta izin lebih dulu kepada BPK RI,” kata Adnan, Kamis (7/2/2019).
Izin kepada BPK RI diperlukan, kata Adnan, untuk kepentingan penjadwalan ulang audit di instansi bersangkutan.
“Semua SKPD harus siapkan dokumen yang dibutuhkan pemeriksa dari BPK. Dokumen disiapkan harus bersifat final,” katanya.
BPK RI akan melakukan pemeriksaan LKPD 2018 selama 35 hari ke depan. Hari ini dijadwalkan dilakukan entry meeting antara Pemkot Kotamobagu dan BPK RI. (tr2/vdm)
