BOLMONG– Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) telah mengabulkan Judicial Review (JR) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 tahun 2016 Tentang Tapal Batas Wilayah Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Putusan MA tersebut berdampak pada kegiatan dan pendapatan kedua daerah.
Baca Juga: Bolmong- Bolsel Akan Bicarakan Soal Pembagian Royalti JRBM
Lantaran, sengketa wilayah yang diadili MA tersebut terdapat kegiatan pertambangan emas yang dilakukan PT J-Resources Bolaang Mongondow (JRBM) blok Bakan, Kecamatan Lolayan.
Secara otomatis, dampaknya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) PT JRBM akan lebih besar bagiannya untuk Bolmong sebagai daerah penghasil dan Bolsel sebagai daerah penyangga.
Jika mengacu pada surat yang ditandatangani Sekjen Kementerian ESDM, M Teguh Pamujdi atas nama Menteri ESDM dengan Nomor 5266/84/SJN.K/2017 tertanggal 7 Juli 2017, maka Bolmong mendapatkan DBH sebesar Rp28 miliar lebih. Sementara untuk, Bolsel sebagai daerah tetangga hanya mendapatan Rp5 miliar lebih.
“Semua yang saya perjuangkan untuk kepentingan rakyat Bolmong. Apapun akan saya lakukan untuk daerah dan masyarakat saya,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, pekan lalu saat mengumumkan kemenangan Pemkab Bolmong atas JR yang diajukan ke MA. (len)
