Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan integrasi sistem transportasi massal di Jabodetabek tak bisa ditunda lagi. Sebab kerugian karena kemacetan sudah mencapai puluhan hingga ratusan triliun.
Jokowi mengatakan, sudah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas sebelumnya mengkoordinasikan persoalan transportasi Jabodetabek ini dengan seluruh Menteri dan Gubernur. Tentunya, dalam rangka percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah.
“Pengintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena seperti yang sering saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di Jabodetabek, sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang lanjutan kebijakan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
Ia mengatakan, kerugian akibat kemacetan ini sudah terjadi berpuluh tahun. Berdasarkan data Bappenas, kata Jokowi, angka kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek sudah mencapai Rp65 triliun setiap tahun.
“Bahkan pak Wapres, pak Gubernur menyampaikan angka (kerugian) sampai Rp100 triliun,” imbuh Mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi melanjutkan, jumlah kerugian ini sangat besar dan harus segera diselesaikan dengan menghilangkan ego sektoral masing-masing Kementerian maupun daerah.
“Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional” kata dia.
Ia menambahkan, pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang adalah merupakan hal yang juga penting. Di satu sisi, ketersambungan dan kesinambungan antar moda baik MRT, LRT, Trans Jakarta KRL dengan angkutan umum lainnya juga akan berperan mengurangi kemacetan.
“Dengan selesainya nanti MRT dan LRT, serta yang lainnya, rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang aman, yang nyaman, yang lebih baik.” (*)
viva
