BOLMONG – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian menyalurkan sejumlah bantuan sarana pertanian, kelautan dan perikanan untuk nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan petani di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.
Total bantuan yang diserahkan oleh KKP sebanyak Rp 8,2 miliar dan bantuan dari Kementerian Pertanian sejumlah Rp 1,6 miliar.
Bantuan dari KKP berupa kapal penangkap ikan 5 GT lengkap dengan mesin dan alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, mesin dan bahan baku pakan mandiri, benih ikan, indukan ikan, bioflok, pakan mandiri, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), ice flake machine kapasitas 1,5 ton/hari, beasiswa pendidikan, pendanaan dan permodalan usaha kelautan dan perikanan. Sedangkan bantuan dari Kementerian Pertanian yaitu alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen meliputi traktor roda dua, cultivator, pompa air, handsprayer elektrik dan power trasher.
Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan oleh Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral FX Sutijastoto, Staf Ahli Menteri Pengembangan Bio Industri, Kementerian Pertanian Bambang di Gedung Bagas Raya Yadika, Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan, Bolmong.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar dalam sambutannya menjelaskan kegiatan penyerahan bantuan pemerintah ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
“Bantuan yang diberikan tidak hanya menyentuh satu sisi, tetapi menyeluruh. Di samping bantuan faktor produksi, juga bantuan permodalan, pendidikan, bahkan bantuan perlindungan nelayan berupa premi asuransi. Para pelaku usaha kelautan dan perikanan akan terus kita dorong untuk mampu mengelola bantuan pemerintah secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian,” ucapnya, Selasa (26/3/2019).
Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran KKP untuk mendekatkan diri ke wilayah ini bersama BPK RI dengan harap dapat mempererat masyarakat perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
“Akses permodalan juga dijembatani pada rangkaian kunjungan kerja hari ini, diharapkan Bapak/Ibu dapat difasilitasi usahanya oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang hadir pada kesempatan ini,” imbuh Zulficar.
Bukti ilmiah menunjukan potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) laut Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2013 potensi perikanan tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/2017 menjadi 12,5 juta ton.
“Sumber daya ikan tersebut tentu saja harus kita manfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat karena kapal asing telah kita usir dan tenggelamkan. Oleh karena itu, KKP dengan mendapat dukungan penuh dari BPK RI, DPR RI, pemerintah daerah, nelayan, pelaku usaha dan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, terus bergerak bersama untuk mengelola sumber daya itu dengan sebaik-baiknya dengan selalu memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan aktifitas penangkapan yang ramah lingkungan,” terang Zulficar.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemerintah pusat yang telah hadir untuk meninjau langsung potensi daerah Bolaang Mongondow dan Kotamobagu. Dia berharap agar bantuan pemerintah pusat ke daerah tidak berhenti sampai di sini saja.
“Wilayah Bolaang Mongondow langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, sehingga bantuan sarana penangkapan ikan diperlukan oleh nelayan kami. Selain itu, benih ikan dan indukan untuk perikanan budidaya juga diperlukan. Kendala kami berada pada kualitas air yang kurang baik, sehingga harus berpindah tempat. Begitu pula bantuan pertanian, satu desa satu traktor untuk menggarap hasil bumi lebih optimal,” jelas Yasti.
Sedangkan Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil berharap agar sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan karena posisi Bolaang Mongondow sangat strategis.
“Saya percaya, semakin berkembang daerahnya semakin berkembang pula masyarakatnya, yang utamanya untuk kesejahteraan orang banyak. Manfaatkan bantuan pemerintah ini agar membuahkan hasil pertanian, kelautan dan perikanan,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja KKP, Kementerian Pertanian dan BPK RI ini dilaksanakan dialog bersama dengan Bupati Bolaang Mongondow, Walikota Kotamobagu, anggota Komisi IV BPK RI, KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang turut hadir untuk menyaring aspirasi masyarakat. Selain itu juga digelar kegiatan gemar makan ikan bersama 200 siswa sekolah dasar, pameran permodalan dan usaha nelayan oleh perbankan (Bank BRI, BNI, Mandiri) serta demo olahan ikan dan dimeriahkan marching band dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. (ahr)
