BOLSEL – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hi Herson Mayulu Sip, mengikuti rapat virtual sehubungan dengan pelaksanaan rapat koordinasi awal sekaligus sosialisasi kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, Senin (22/6/2020).
Dalam rapat virtual, turut diikuti oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulut bersama pejabat struktural di lingkungan Kementerian PUPR, tim Pengarah, tim Pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten, Camat-Camat serta Kepala Desa yang menerima program PISEW.
Dalam kesempatan tersebut, Herson menyampaikan gambaran secara umum terkait program pemerintah. Dimana program tersebut bermuara pada pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan.
“Secara khusus program ini mengurangi kesenjangan antar wilayah, dimana perkembangan antar desa yang ada di Sulut masih terlihat jelas perbedaan menurut kriteria pembangunan,” ucap H2M.
Dia menjelaskan, tujuan ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa agar sinergitas positif bisa terbangun secara nyata, sehingga terjadi penguatan institusi di Desa.
“Saya meminta agar pelaksanaan PISEW nanti dan pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dapat memegang peran penting demi terlaksananya program tersebut,” ujarnya.
Selain itu, mantan Bupati Bolsel dua periode ini memberikan apresiasi kepada BKAD yang sudah terbentuk di tiap-tiap kecamatan yang sudah tercatat secara sah di badan hukum.
“Dari tujuan tadi, ada transformasi ilmu dimana lembaga-lembaga desa diberi penguatan agar menjadi salah satu pilar pembangunan yang ada di desa,” jelasnya.
Ditegaskannya, agar para Camat benar-benar menjamin anggaran yang ada langsung di rekening BKAD.
“Jangan ada BKAD siluman. Sebab hal semacam itu, dapat menjadikan program ini tidak berjalan dengan mulus. Mereka juga harus benar-benar orang yang kompeten dalam menjamin terlaksananya pembangunan secara merata dan jangan sampai terjadi berbagai distorsi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Diketahui, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan sebanyak Rp11,2 Triliun untuk digunakan dalam membangun infrastruktur yang mendukung produktifitas di masyarakat di tingkat pedesaan.
Selain program PISEW, terdapat juga program petani pengguna air (P3TGAI), BSPS, KOTAKU. Pisew 15 Kecamatan yang tersebar di 30 Desa dengan pembagian dua Desa per Kecamatan. (wdm/ahr)
