KOTAMOBAGU – Pemerintah melarang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, tentang Larangan bagi ASN untuk berafiliasi dan/atau mendukung organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
Baca Juga: Dijadwalkan Pekan Depan, Tanty: Prioritas Vaksinasi SDMK Dan Pelayanan Publik
Hal ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kotamobagu sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sande Dodo, Kamis (28/1/2021).
“Pemkot Kotamobagu mendukung penuh keputusan pemerintah pusat tentang larangan tersbeut. Hal itu dilakukan untuk mencegah para abdi negara khususnya di Kotamobagu terlibat praktik radikalisme,” tegas Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sande Dodo, Kamis (28/01/2021).
Sande juga menambahkan, ASN yang berafiliasi dengan ormas terlarang yang telah dicabut status badan hukumnya dinilai dapat memunculkan sikap radikalisme negatif di lingkungan instansi pemerintah.
Baca Juga: Seleksi Penerimaan PPPK Kotamobagu, Ini Syarat Guru Bisa Ikut Seleksi
“Pencegahan dilakukan agar mereka dapat tetap fokus bekerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya.(bto)
