KOTAMOBAGU– Belasan warga Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, mendatangi kantor Panwaslu Kotamobagu, Kamis (21/12/2017), sekira pukul 21.30 WITA. Mereka datang melapor ke Panwaslu soal dugaan pencatutan nama mereka yang dimasukkan dalam dokumen dukungan terhadap pasangan bakal calon walikota jalur independen, Jainuddin Damopolii- Suharjo Makalalag (JaDi- Jo).
Mereka keberatan kopian KTP mereka ada dalam daftar pasangan tersebut. Pasalnya, selama ini mereka merasa tidak pernah menyerahkan kopian KTP untuk pasangan independen,
“Saya hanya didatangi oleh Bapak Feri untuk meminta nama 50 orang katanya akan mendapat bantuan bedah rumah sekaligus akan dipertemukan dengan bapak Jainuddin Damopolii. Saat saya beri nama itu, bapak Feri kembali meminta KTP untuk kelengkapan berkas, jadi saya kumpulkan. Jadi KTP itu bukan untuk dukungan pencalonan. Kami sudah ditipu,” ujar Yusnan Lihawa, warga Gogagoman kepada Kronik Totabuan di kantor Panwaslu Kotamobagu
Ia menjelaskan, saat kopian KTP diserahkan, oknum yang mengumpulkan KTP menjanjikan bahwa rumah mereka akan dibedah dan berjanji akan segera direalisasikan Desember ini.
“Jadi bukan untuk mendukung calon independen kopian KTP kami,” tegasnya.
“Saat semua kopian KTP warga saya serahkan, namun kabar dan janji bantuan itu tak kunjung ada, saya yang disemprot dan dimarahi oleh warga yang saya kumpulkan KTP mereka. Jadi saya dan warga melaporkan kejadian ini. Sebab, saya takut, saya yang akan disalahkan, padahal saya hanya ingin rumah kami jadi bagus, bukan untuk mendukung independen. Kami berharap Panwaslu bisa menangani ini,” tambahnya.
Ketua Panwaslu Kotamobagu Musly Mokoginta saat dikonfirmasi, membenarkan laporan tersebut.
“Laporan ini nanti kita lihat setelah sudah di BAP. Kita masih akan memintai keterangan apakah ini unsur pelangaran atau tidak, apa masuk ke pelanggaran administrasi atau pidana. Untuk saat ini kami mau mendengarkan dulu apa laporannya,” ujar Musly.
Lanjutnya, jika laporan tersebut sudah selesai dikaji, maka akan diplenokan. Bahkan pihaknya akan melakukan permintaan data ke KPU terkait data warga tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.
“Setelah mereka melapor, kita kaji satu per satu dan kita plenokan. Yang pasti jika layak dilanjutkan maka akan dilanjutkan. Besok kita akan meminta data ke KPU, khusus di wilayah itu apa benar sudah dikunjungi atau belum, apa mereka sudah dicantumkan memenuhi syarat atau belum,” ujarnya.
Musly menambahkan, jika dari laporan tersebut ada indikasi atau mengharuskan pihaknya memanggil pasangan calon independen, maka pihaknya akan melakukan itu untuk dimintai keterangan.
“Jika ini nantinya ada unsur pidana pemalsuan maka kita koordinasi dengan kepolisian,” pungkasnya. (rza)
