BOLMONG– Progress laporan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) di Kordinator Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengalami penurunan.
Sebelumnya Pemkab Bolmong berada di peringkat pertama, kali ini turun di peringkat kedua di bawah Kabupaten Bolsel.
Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengakui hal tersebut. Menurut Rio, salah satu faktor turunnya progress tersebut karena pelaporan dana desa (Dandes) yang belum rampung.
“Laporan Dandes di Bolmong belum rampung 100 persen sehingga kita turun peringkat,” ujar Rio.
Selain itu manajemen ASN terhadap Laporan Harta Kekeyaan Pejabat Negara (LHKPN) juga menjadi salah satu faktor penurunan laporan di Korsupgah.
“Pelaporan LHKPN belum rampung. Karena masih ada beberapa dokumen yang belum di upload,” katanya.
Meski begitu, Rio mengungkapkan, untuk perencanaan Bolmong lebih baik dari Bolsel.
Ada 7 elemen Korsupgah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, di antaranya pengangggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dan optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.
“Kita optimis nanti akan naik peringkat lagi karena, sesuai rapat dengan sekretaris daerah beberapa pekan lalu, dalam waktu dekat ini akan di upload,” pungkasnya. (len)
Progress Monitoring Centre for Prefention (MCP) per 3 Desember 2018:
- Bolsel 72%
- Bolmong 61%
- Pemprov 61%
- Bitung 58%
- Mitra 57%
- Manado 54%
- Boltim 53%
- Tomohon 53 %
- Bolmut 43%
- Kotamobagu 41%
- Minahasa 39%
- Talaud 35%
- Sangihe 35%
- Sitaro 30%
- Minut 16%
- Minsel 15%
