BOLTIM – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) yakni Pencegahan Pernikahan Dini dan Lahan Ketahanan Pangan Berkelanjutan, belum ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi Perda.
Sementara dua Ramperda lainya yakni Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Perda Administrasi Pencatatan Sipil, dipastikan akan selesai tahun ini.
Kendala Ranperda pencegahan pernikahan dini, masih berkoordinasi dengan Kementrian Perlindungan Anak, sedangkan lahan pertanian terkendala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Meski demikian, Dekab Boltim akan diusahakan diketuk bersamaan menjadi Perda sebelum masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 berakhir.
“Kami masih ada waktu tiga bulan untuk selesaikan Ramperda jadi Perda,” ujar Ketua DPRD Boltim, Marsaole Mamonto, Rabu (19/6/2019).
Menurut Marsaole, khusus Ranperda Pencegahan Pernikahan Dini, harus dikaji lebih jauh, karena ada tiga undang-udang diatas yang mengatur.
“Tinggal bagaimana, apakah DPRD buat perda tersendiri atau dimasukan dalam salah satu bab di perda perlindungan anak. Namun kelanjutannya masih konsultasi dulu dengan kementerian,” jelasnya.
Selama lima tahun ada 38 Perda dari 42 yang ditetapkan DPRD Boltim. Sementara sisanya tidak diteruskan karena tidak memenuhi persyaratan.
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Sehan Mokoagow mengatakan, dua Ranperda inisiatif Bupati memang masih menunggu konsideran.
“Kami merasa berat, karena banyak regulasi dan perundang-undangan yang harus dicocokan,” ujar Sehan.
Lanjut dia, pembentukan Ranperda jadi Perda juga terkendala anggaran. Namun disiasati, DPRD untuk sekali jalan empat Ranperda.
Kepala Bidang Persidagan dan Undang-undang, Ade Herly Mokoginta mengatakan, tahun ini ada 12 ranperda insiatif Bupati jadi Perda. Sedangkan Perda Inisiatif DPRD belum ada.
Dia menjelaskan, mekanisme diajukanya perda, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah, duduk bersama untuk membahas Perda. Hasil pembicaraan itu, nantinya akan dibahas dalam tingkat satu dan dua.
Dimana, pihak pemerintah daerah menyampaikan ke DPRD Ranperda untuk dibahas.
Setelah disetujui, maka DPRD akan melakukan studi komparasi, uji publik dan mengambil data guna melengkapi Ranperda tersebut.
Selanjutnya penyampaian kedua, konsultasi dengan biro hukum Provinsi Sulut terkait perda tersebut.
“Kami tinggal menunggu apakah disetujui atau tidak usulan tersebut,” ujar Ade. (hik)
