BOLTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur, Argo Sumaiku, menyesalkan masih ada 16 ribu warga miskin yang tak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Orang miskin dilarang sakit. Karena tidak ada BPJS,” ujar Argo saat ditemui kroniktotabuan.com, Rabu (19/6/2019).
Dia menjelaskan, ada dana yang dikeluarkan miliaran rupiah oleh pemerintah daerah setiap tahun, tapi tidak dimaksimal untuk masalah KIS. Terbukti dari masih banyaknya warga Boltim yang belum memegang KIS.
“Ini perlu perhatian khusus dari SKPD terkait untuk mendata kembali warga yang belum menerima KIS. Sebab menyangkut pelayanan dan kepentingan publik,” kata Argo.
Selain KIS, ada pula pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum maksimal.
“Perlu perhatian, sebab hal ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Rudi Malah mengatakan, hingga Juni 2019 kartu KIS yang sudah dicetak BPJS berjumlah 21 ribu dengan menggunakan anggaran dari daerah
“Selain itu, dinas sosial sudah cadangkan 200 kartu KIS untuk anak baru lahir. Sedang ditanggung APBN sejumlah 28.287 orang. Kartu sudah diserahkan sebanyak 1.800 keping,” ungkapnya.
Terkait masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan KIS, menurut Rudi, pihak Dinsos menyesuaikan dengan data yang berasal dari desa-desa.
“Desa tidak kooperatif dalam memberikan data. Contohnya pemutahiran yang dilakukan petugas, baru 20 desa masuk ke dinas sosial,” bebernya.
Padahal kata Rudi, Dinsos membutuhkan data-data itu untuk dilakukan pemutahiran.
“Agar bantuan tepat sasaran,” ujar Rudi Malah.
Kepala Bidang Fakir Miskin, Dinas Sosial, Ni’ma Mokoagow mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meringankan derita warga, dengan diterbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kini ditanggung APBD 22.288 dan APBN 27.353 orang.
“Kami upayakan semua warga miskin dan kurang mampu terakomodir oleh KIS baik anggaran APBD maupun APBN,” ujar Ni’ma.
Dia menambahkan, memang masih ada kendala yang dihadapi Dinsos yakni data penerima KIS.
“Data tidak lengkap, seperti ketidakcocokan nomor induk kewarganegaraan,” tandasnya. (hik)
