KOTAMOBAGU– Pleno hasil verfikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan sudah selesai dilaksanakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya 29 Desember mendatang, pleno akan digelar di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.
Selama proses verfikasi faktual dilakukan, bukan sedikit warga yang melapor ke Panwaslu. Ada yang keberatan karena saat verfikasi faktual Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak menjelaskan secara detail maksud kedatangan dan langsung meminta warga menandatangi daftar kunjungan serta kesediaan mendukung.
Ada juga melapor karena keberatan nama dan kopian KTP mereka masuk syarat dukungan, bahkan diduga tanda tangan mereka dipalsukan.
Terkait dengan laporan-laporan yang masuk di Panwasu tersebut, Ketua Lembaga Electoral Managemen and Constitution (E-MC) Sulawesi Utara (Sulut), Johnny Suak mengatakan, wajib bagi Panwaslu menerima, mendaftarkan dalam administrasinya, serta memproses laporan yang masuk.
“Jika laporan yang masuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagai diatur dalam undang-undang, maka harus diteruskan ke gakumdu untuk diproses lanjut,” ujar Johnny, Rabu (27/12/2017).
Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut ini menambahkan, jika dari hasil pemeriksaan atau proses yang dilakukan didapati ada pelanggaran kode etik dilakukan penyelenggara terutama KPU, maka wajib dilaporkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Sedangkan kalau ada pelanggaran administrasi, maka Panwaslu harus membawanya ke Bawaslu untuk disengketakan. Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi ke KPU,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kotamobagu Musly Mokoginta menyatakan, terkait dengan sikap lembaganya terhadap hasil verifikasi faktual, nanti disampaikannya di pleno yang akan digelar KPU.
“Kalau Panwascam saat pleno di tingkat PPK tidak punya hak menyatakan sikap apakah menolak atau menerima. Nanti di pleno KPU, Panwaslu yang akan menyatakan sikap soal proses maupun hasil verifikasi faktual,” pungkasnya. (vdm)
